Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.56/1988

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 03/PJ.56/1988

TAGGAL PENERBITAN

12 January 1988

OBJEK

pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka mendapatkan bukti permulaan tentang telah terjadinya tindak pidana dibidang perpajakan (seri pemeriksaan – 28)
PERATURAN

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-04/PJ.5/1986 tanggal 25 April 1986 tentang bukti permulaan tentang terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan, bersama ini diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut, dengan maksud agar dipahami, bahwa pelaksanaan pemeriksaan guna mengungkapkan adanya bukti permulaan tentang telah terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan merupakan kegiatan pemeriksaan yang berkesinambungan, yaitu rangkaian dari tugas-tugas pemeriksaan pajak, pengusutan/pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka mendapatkan bukti permulaan tentang telah terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan dan tugas-tugas penyidikan.

  • Dalam menemukan bukti permulaan ini, pekerjaan yang dilakukan antara tugas-tugas pemeriksaan pajak (audit) dan tugas-tugas pengusutan (investigation) hampir sama. Pada waktu petugas pemeriksa pajak menghitung besarnya pajak yang kurang dibayar oleh Wajib Pajak, pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap buku-buku, dokumen-dokumen pembukuan dan catatan-catatan lain yang berhubungan dengan kegiatan wajib pajak, ada kemungkinan pemeriksaan memperoleh bukti-bukti yang dapat merupakan bukti permulaan adanya tindak pidana yang dilakukan wajib pajak. Diagram terlampir mengambarkan bahwa tugas-tugas pemeriksaan pajak dan pengusutan yang berkesinambungan satu sama lain, dimana “keadaan” yang dijumpai oleh pemeriksaan pajak menimbulkan dugaan yang kuat telah terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan dan apabila diperoleh bukti-bukti maka bukti-bukti tersebut mungkin dapat merupakan “bukti permulaan” telah terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan.

    Dalam hal demikian. petugas pemeriksa pajak diminta mengamankan bukti-bukti tersebut dan memberikan bukti peminjaman kepada wajib pajak.

    Apabila diperkirakan adanya tindak pidana perpajakan, hendaknya “keadaan” yang menimbulkan “dugaan yang kuat telah terjadinya tindak pidana dibidang perpajakan” dan bukti-bukti yang diperkirakan merupakan pendukung adanya bukti permulaan tersebut, secara khusus dijelaskan dalam laporan pemeriksaan pajak. Dengan perkataan lain dapat dijelaskan, bahwa dalam hal ada dugaan kuat telah terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan, maka dalam laporan pemeriksaan pajak. dengan perkataan lain dapat dijelaskan, bahwa dalam laporan pemeriksaan pajak tersebut harus dikemukakan perbuatan-perbuatan, bukti-bukti adanya perbuatan tersebut dan besarnya kerugian negara yang berupa besarnya pajak yang kurang dibayar dari tiap jenis pajak.

    Laporan pemeriksaan pajak tersebut segera dikirimkan kepada Direktur Jenderal Pajak dan bukti-bukti yang ada beserta berkas WP disimpan tersendiri dengan baik oleh Saudara.

  • Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak tersebut diatas menjadi titik tolak bagi petugas pengusutan untuk meneliti/mengecek kembali/memeriksa kembali/memperluas bukti permulaan tersebut, sehingga mencukupi untuk dipergunakan sebagai dasar menerbitkan SP Penyelidik. Oleh karenanya dan untuk mantapnya dasar-dasar menerbitkan SP Penyelidik, maka dalam laporan hasil pengusutan (laporan pemeriksaan untuk tujuan mencari Bukti Permulaan) harus dijelaskan usaha-usaha yang telah dilakukan dalam rangka mengungkapkan adanya bukti permulaan tersebut dan sedapat mungkin dihubungkan dengan unsur-unsur tidak pidana yang dilakukan, sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu :
    1. Unsur “Barang Siapa” yang menyangkut tentang subyek/pelaku tindak pidana.
      Yang dimaksud dengan Barang Siapa di bidang Perpajakan ialah :
      1.1. Wajib Pajak, baik perseorangan maupun Badan.
      Dalam hal Badan, maka pelaksanaan Hak dan Kewajiban Badan tersebut diwakili oleh Pengurus atau Direksi.
      1.2. Wakil, Kuasa atau pegawai yang mendapat pelimpahan wewenang.
      Dalam Laporan harus diuraikan secara jelas siapa yang menjadi pelaku tindak pidana di bidang perpajakan tersebut.

    2. Unsur “Dengan sengaja atau alpa” mengungkapkan bobot kesalahan pelaku tindak pidana.
      Sebenarnya yang berwenang menentukan adanya unsur sengaja/alpa ialah Hakim, tetapi tidak ada salahnya disinggung dalam kesempatan ini untuk lebih mantapnya pelaksanaan pengusutan.

      Undang-undang tidak memberikan definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan sengaja atau alpa, tetapi dalam ilmu hukum dinyatakan dalam pengertian sengaja terkandung unsur “dimengerti dan disadari” akan akibat dari perbuatannya.

      Pendapat ini dianut oleh Direktorat Jenderal Pajak dan hal ini nampak secara jelas dalam kolom “pernyataan” yang terdapat pada alinea terakhir dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang bunyinya sebagai berikut :
      “Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa :

      (a) Apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat;
      (b) tidak ada penghasilan lain selain daripada yang telah saya beritahukan di atas.”

      “Alpa” adalah perbuatan tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau tidak memperdulikan kewajibannya, dengan kata lain dapat disebutkan bahwa alpa adalah perbuatan yang oleh pelakunya tidak dimengerti dan tidak disadari akan akibat dari perbuatan tersebut.

    3. Unsur “Perbuatan” yang dilakukan oleh pelaku.
      Jenis perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana secara jelas dicantumkan dalam pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 KUP, yang perinciannya sebagai berikut :
      3.1. Tidak mendaftarkan diri,
      3.2. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP WP lain,
      3.3. Tidak menyampaikan SPT.
      3.4. Menyampaikan SPT yang isinya tidak benar/tidak lengkap/melampirkan keterangan yang tidak benar,
      3.5. Memperlihatkan pembukuan, catatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar,
      3.6. Tidak bersedia memperlihatkan/meminjamkan pembukuan, dokumen pembukuan dan catatan-catatan yang berhubungan dengan kegiatan wajib pajak,
      3.7. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut/dipotong.

      Perbuatan-perbuatan tersebut diatas telah dijelaskan secara terperinci dalam SE Nomor : SE-04/PJ.5/1986 tanggal 25 April 1986 mengenai Penjelasan tentang bukti permulaan adanya tindak pidana di bidang perpajakan.

    1. Unsur “Akibat” dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.
      Pembahasan unsur akibat tidak terlepas dari unsur perbuatan pada butir 3 di atas, karena dalam menguraikan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku akhirnya harus sampai pada suatu kesimpulan, berapa besarnya kerugian negara berupa pajak yang kurang dibayar yang timbul karena perbuatan pelaku tersebut.

  • Tidak berlebihan kiranya kalau disimpulkan disini, bahwa untuk menentukan ada/tidaknya “Bukti Permulaan” tersebut diperlukan pengalaman dan pengetahuan khusus, maka sebaiknya petugas pemeriksa/pengusutnya ialah penyidik atau petugas pajak yang telah mengikuti pendidikan penyidik, walaupun belum diangkat menjadi penyidik.

  • Untuk mempermudah pembuatan laporan, contoh jenis dan bentuk dari laporan hasil pengusutan dilampirkan pada surat ini.

  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK

    ttd

    Drs. SALAMUN A.T

    Butuh Bantuan?

    Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

    BACA JUGA

    Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 38/PJ.6/2005

    Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2005 tentang Langkah- langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2005 sebagaimana terlampir, dengan ini menegaskan kembali hal-hal sebagai…

    Peraturan Menteri Keuangan – 143/PMK.04/2007

    Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor…