Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.7/1998

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 03/PJ.7/1998

TAGGAL PENERBITAN

3 June 1998

OBJEK

penerbitan, pembuatan dan pengiriman lp2/dkhp (seri pemeriksaan 03-98)
PERATURAN

Sehubungan dengan ketentuan mengenai wewenang penerbitan Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) sebagai dimaksud pada butir 1.2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.7/1998 tanggal 30 Maret 1998 tentang Kebijaksanaan dan Rencana Pemeriksaan Tahun 1998 (Seri Pemeriksaan 02-98), maka untuk menjaga kelancaran, ketertiban dan keseragaman dalam penerbitan, pembuatan dan pengiriman LP2/DKHP dipandang perlu adanya suatu ketentuan mengenai petunjuk, prosedur dan tata cara tentang penerbitan, pembuatan dan pengiriman LP2/DKHP.

Mengingat hal tersebut di atas, maka pelaksanaan penerbitan, pembuatan dan pengiriman LP2/DKHP harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Penerbitan LP2
    1. Penerbitan LP2 dilakukan oleh Direktorat Pemeriksaan Pajak atau Kantor Wilayah DJP melalui program aplikasi penerbitan LP2 yang ditentukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

    2. LP2 hanya dapat diterbitkan untuk Pemeriksaan Lengkap (PL) dan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL).

    3. LP2 diterbitkan berdasarkan :
      1. Daftar Nominatif Wajib Pajak (yang akan diperiksa)/Daftar Permintaan Penerbitan LP2;
      2. Instruksi pemeriksaan; dan
      3. Persetujuan pemeriksaan/Permintaan Penerbitan LP2.
    4. LP2 diterbitkan dalam rangkap :
      1. 4 (empat) dalam hal LP2 diterbitkan oleh Direktorat Pemeriksaan Pajak;
      2. 3 (tiga) dalam hal LP2 diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP.
    5. Penerbitan LP2 harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan tatacara sebagaimana terlampir (Lampiran I).

  2. Pembuatan dan Pengiriman DKHP

    1. Pembuatan DKHP dilakukan dengan mengisi LP2 secara lengkap dan benar pada kolom yang telah ditentukan sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP), dan DKHP harus ditandatangani oleh Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak pada Unit Pelaksana Pemeriksaan Lengkap atau oleh Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Pajak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeriksaan pajak yang bersangkutan.

    2. Pembuatan DKHP dilakukan segera setelah LPP diselesaikan dan lembar asli DKHP harus dikirim kepada Unit Penerbit LP2 selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan diselesaikannya LPP dengan menggunakan Surat Pengantar Pengiriman DKHP.

    3. Surat Pengantar Pengiriman DKHP sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas berfungsi pula sebagai laporan bulanan mengenai realisasi pembuatan dan pengiriman DKHP. Dengan demikian, walaupun dalam suatu bulan laporan tidak ada DKHP yang harus dikirimkan, Surat Pengantar Pengiriman DKHP tersebut tetap harus dikirimkan dalam batas waktu yang ditentukan dengan diisi Nihil.

    4. Pembuatan dan pengiriman DKHP harus dilakukan sesuai dengan petunjuk dan tata cara sebagaimana terlampir (Lampiran II).

  3. Lain-lain

    Dalam hal LP2 telah diterbitkan dan kemudian terjadi perubahan status Wajib Pajak (misalnya dari Wajib Pajak biasa menjadi Wajib Pajak perusahaan masuk bursa) atau perubahan domisili Wajib Pajak (misalnya karena pindah alamat) yang mengakibatkan tempat Wajib Pajak terdaftar berpindah dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) semula ke KPP lain, maka pembuatan dan pengiriman DKHP tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir II di atas.

Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.7/1996 tanggal 14 Juni 1996 (Seri Pemeriksaan 04-96) dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan untuk Surat-surat Edaran lainnya yang telah diterbitkan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

A. ANSHARI RITONGA

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 241/PJ/2012

Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan kearsipan guna menunjang kualitas dan menjamin ketersediaankearsipan yang autentik dan tepercaya, perlu melaksanakan pembangunan manajemen kearsipanyang dilakukan secara menyeluruh,…

Keputusan Menteri Keuangan – 84/KM.5/2000

Menimbang : bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Perak No. S-5797/WBC.07/KP.01/1999 tanggal 8 Desember 1999 yang berkasnya diterima tanggal…

Peraturan Menteri Keuangan – 15/PMK.08/2007

Menimbang : bahwa dengan adanya reorganisasi di lingkungan Departemen Keuangan dan terbentuknya Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dipandang perlu melakukan perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KMK.01/2004…