Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.7/2005

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 03/PJ.7/2005

TAGGAL PENERBITAN

11 April 2005

OBJEK

kebijakan pemeriksaan rutin
PERATURAN

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.7/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak, untuk tertib administrasi, dan efisiensi pemeriksaan pajak, dengan ini disampaikan kebijakan dan prosedur pemeriksaan rutin sebagai berikut:

  1. Umum
    1. Perencanaan dan penugasan pemeriksaan rutin dilakukan sepenuhnya oleh Kepala Kantor Wilayah dengan mempertimbangkan Rencana Pemeriksaan Nasional, saldo tunggakan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) masing-masing Unit Pelaksana Pemeriksa Pajak (UP3), ruang lingkup pemeriksaan, frekuensi pemeriksaan sebelumnya, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan, dan pola kepatuhan Wajib Pajak.
    2. Pemeriksaan rutin dapat dilakukan dengan Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.
    3. Tembusan Surat Penugasan Pemeriksaan dari Kepala Kantor Wilayah agar segera dikirimkan melalui fax ke Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak (Direktur P4) untuk tujuan penerbitan Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) yang akan langsung dikirimkan ke UP3 yang telah ditentukan.
    4. SP3 dapat diterbitkan setelah LP2 diterbitkan oleh Direktur P4 atau telah dilimpahkan (diotorisasikan) dengan suatu sistem tertentu untuk diterbitkan.
    5. Dalam hal tertentu, dengan memperhatikan Rencana Pemeriksaan Nasional, Direktur P4 dapat mengalihkan UP3 yang telah ditunjuk dalam Surat Penugasan Pemeriksaan Rutin, dan perubahan atau pengalihan UP3 dapat pula diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah setelah mendapat persetujuan dari Direktur P4.
    6. Untuk tertib administrasi, Kode Pemeriksaan Rutin dapat dilihat pada Lampiran 1.
  2. Kriteria Pemeriksaan Rutin Pemeriksaan Rutin dilaksanakan dalam hal:
    1. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan menyampaikan:
      1. SPT Tahunan/SPT Masa yang menyatakan Lebih Bayar (Pemeriksaan Lebih Bayar). Pemeriksaan Lebih Bayar diselesaikan dengan memperhatikan batas waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
      2. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/Wajib Pajak Badan yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar (Pemeriksaan RTLB). Pemeriksaan ini dapat juga dilakukan apabila SPT Tahunan PPh tahun atau tahun- tahun sebelum dan sesudah tahun pajak yang dilakukan pemeriksaan menyatakan rugi dengan mengirimkan pemberitahuan perluasan pemeriksaan kepada Direktur P4 sebagaimana terdapat pada Lampiran 2.
      3. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi/Wajib Pajak Badan untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau penilaian kembali aktiva tetap yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam hal dilakukan pemeriksaan karena Wajib Pajak mengajukan permohonan perubahan tahun buku maka pemeriksaan dilakukan atas masa pajak sampai perubahan tahun buku dilakukan, misalnya tahun buku Januari-Desember 2004 diubah menjadi September 2004 – Agustus 2005 maka pemeriksaan dilakukan untuk masa Januari-Agustus 2004.
    2. Wajib Pajak melakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha, likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sendiri atau dapat berdasar informasi dari media masa atau pihak lain bahwa Wajib Pajak akan melakukan hal tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk tahun pajak saat dilakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha, likuidasi, penutupan usaha, atau saat akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, namun dapat diperluas ke tahun-tahun sebelumnya sepanjang terdapat potensi penerimaan dan belum pernah dilakukan pemeriksaan. Perluasan pemeriksaan ke tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan prosedur pemeriksaan khusus.
    3. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan tidak menyampaikan SPT Tahunan/Masa dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak menyampaikan SPT pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran. Pemeriksaan ini agar diprioritaskan terhadap Wajib Pajak yang melakukan transaksi perpajakan yang mempunyai potensi perpajakan pada tahun pajak tersebut.
    4. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
  3. Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin
    1. Daftar Nominatif Wajib Pajak
      1. Setiap bulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) membuat Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa melalui Pemeriksaan Rutin paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan mengirimkannya kepada Kepala Kanwil DJP atasannya tanpa tembusan ke Direktur P4 dengan menggunakan formulir Daftar Nominatif Wajib Pajak sesuai dengan contoh pada Lampiran 3 dan 3.1.
      2. Daftar Nominatif yang disampaikan oleh Kepala KPP kepada Kepala Kanwil DJP atasannya harus dilengkapi dengan data pendukung sesuai dengan kondisi Wajib Pajak yang sebenarnya.
      3. Daftar Nominatif Wajib Pajak yang SPT Tahunan/Masa-nya menunjukkan Lebih Bayar akan dapat diakses langsung oleh Direktur P4 dan Kepala Kantor Wilayah secara elektronis, sehingga Kepala Kantor Wilayah dapat melakukan penelitian administratif atas Daftar Nominatif Wajib Pajak Lebih Bayar yang dikirimkan KPP sebelum membuat Surat Penugasan.
    2. Penugasan Pemeriksaan Rutin
      1. Berdasarkan Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa, Kepala Kanwil DJP membuat Surat Penugasan Pemeriksaan Rutin kepada UP3 di wilayahnya dan mengirimkan Surat Penugasan tersebut kepada UP3 yang bersangkutan dengan tembusan ke Direktur P4 untuk diterbitkan LP2.
      2. Khusus untuk Penugasan Pemeriksaan Rutin atas SPT Lebih Bayar, tanggal SPT disampaikan oleh Wajib Pajak harus dicantumkan pada Surat Penugasan Pemeriksaan tersebut sebagai pengawasan bagi UP3 yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan atas SPT Lebih Bayar tersebut.
      3. Penugasan pemeriksaan rutin dalam rangka likuidasi yang diketahui dari media masa dapat langsung diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Direktur P4 yang mengetahui informasi dimaksud kepada UP3 yang ditunjuk, tanpa melalui daftar nominatif.
  4. Masa Transisi Masa transisi penerapan pemeriksaan rutin diberikan sampai dengan tanggal 30 April 2005 dan dengan demikian terhitung sejak tanggal 1 Mei 2005, semua SP3 pemeriksaan rutin baru dapat diterbitkan setelah LP2 diterbitkan oleh Direktur P4 atau telah dilimpahkan (diotorisasikan) dengan suatu sistem untuk diterbitkan.

  5. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, semua ketentuan mengenai Pemeriksaan Rutin yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-01/PJ.7/2003 tanggal 1 April 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Direktur Jenderal

ttd.

Hadi Poernomo
NIP 060027375

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.53/2000

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1999, perlu ditegaskan mengenai perbedaan antara…

Peraturan Pemerintah – 45 TAHUN 2014

Menimbang : bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana…