Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.9/1995

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 03/PJ.9/1995

TAGGAL PENERBITAN

24 February 1995

OBJEK

pengembalian kelebihan pembayaran pajak
PERATURAN

Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, dengan ini disampaikan beberapa hal mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagai berikut :

  1. Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 ,pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sehubungan diterbitkannya SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, atau sejak diterbitkannya SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B. Sebagai contoh : SKPLB (Pasal 17B) diterbitkan tanggal 5 April 1995,maka SPMKP diterbitkan paling lambat tanggal 4 Mei 1995.

  2. Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ.24/1995 tanggal 3 Februari 1995 tentang Bentuk STP dan surat ketetapan pajak atas Pph, PPN Barang dan Jasa dan Ppn BM, maka pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dimaksud pada butir 1 berpedoman :

    2.1.

    Apabila pada SKPLB PPh tercantum nomor atau tanggal permohonan, maka pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu satu bulan sejak diterbitkannya SKPLB tersebut;

    2.2.

    Apabila pada SKPLB Pph tidak tercantum nomor atau tanggal permohonan, berarti belum ada permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan oleh karenanya pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya permohonan;

    2.3.

    Pengembalian kelebihan pembayaran PPN atau Ppn BM dilakukan dalam jangka waktu satu bulan sejak diterbitkannya SKPLB karena penerbitan SKPLB didasarkan pada permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 , yang tercantum pada SPT PPN atau permohonan pengembalian PPN /Ppn BM yang tidak seharusnya terutang;

    2.4.

    Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang menyangkut tahun pajak, bagian tahun pajak, masa pajak 1994 dan sebelumnya supaya juga dilakukan dalam jangka waktu satu bulan sejak diterbitkannya SKPLB sekalipun sebenarnya tetap berlaku ketentuan lama (Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983) yaitu dalam jangka waktu satu bulan setelah diterbitkannya SKPLB.

  3. Atas kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan adanya pembetulan/keberatan/putusan banding atau pembayaran melebihi “Jumlah Yang Harus Dibayar” sebagaimana tercantum pada SKP, tetap dibuat Penghitungan Lebih Bayar (KP.PDIP 5.29) tanpa menerbitkan SKPLB, dan selanjutnya diterbitkan SKPKPP dan SPMKP;

  4. Formulir-formulir berkenaan dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dicantumkan dalam Buku II Pedoman Induk TUPRP 1994, tetap berlaku.

Demikian untuk diperhatikan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 904/KM.5/1999

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan PT Galindra Multi Cipta Nomor 07/GMC/III/1999 tanggal 29 Maret 1999 jo. Nomor 025/GMC/IV/99 tanggal 29 April…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.01/2007

Sehubungan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.03/2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak…