Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.04/2008

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 04/PJ.04/2008

TAGGAL PENERBITAN

23 June 2008

OBJEK

pelaksanaan pemeriksaan pada kpp pratama di seluruh indonesia selain kpp pratama di wilayah kanwil djp jakarta pusat
PERATURAN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajakserta rencana pembentukan KPP Pratama di seluruh Indonesia dalam tahun 2008, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut :

  1. Konsekuensi dari pembentukan KPP Pratama adalah adanya suatu keharusan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pada KPP Pratamadilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa pajak.
  2. Terbatasnya jumlah pejabat fungsional pemeriksa pajak yang ada menyebabkan penambahan jumlah pemeriksa pajak yang dibutuhkan oleh KPP Pratama belum dapat dipenuhi dengan segera sehingga dapat menimbulkan terjadinya ketimpangan antara volume pemeriksaan dengan jumlah tenaga pemeriksa.
  3. Untuk mengatasi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan untuk membantu kelancaranpelaksanaan pemeriksaanpada KPP Pratama di seluruh Indonesia selain KPP Pratamadi wilayah Kanwil DJP Jakarta Pusat ditetapkan sebagai berikut:
    1. Kepala KPP Pratama dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksaan yang berasal dari pegawai yang bukan pejabat fungsional pemeriksa pajak.
    2. Pegawai yang dapat ditunjuk sebagai anggota Satgas Pemeriksaan adalah pegawai selain Account Representatif (AR) dan Juru Sita Pajak Negara yang memenuhi syarat sebagai berikut :
      1)Untuk Ketua Tim adalah pelaksana denganijazah paling rendahDiploma lll dan berpangkat paling rendah Pengatur Tingkat l (golongan ruang ll/d);
      2)Untuk Angggota Tim adalah pelaksana denganijazah palingrendah Sekolah Menengah Umum/yang sederajat dan berpangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat l (golongan ruang ll/b);
      3)memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan riwayat pekerjaan pegawai yang bersangkutan; dan
      4)setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
    3. Jabatan Supervisor dalam susunan tim pemeriksa pajak harus diduduki oleh pejabat fungsional pemeriksa pajak.
    4. Pegawai yang ditunjuk untuk menjadi Satgas Pemeriksaan harus dilaporkan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan melalui Kepala Kanwil atasannya untuk didaftarkan dalam SIMPP.
    5. Susunan tim pemeriksa pajak dalam Surat Perintah Pemeriksaan harus berasal dari seksi yang sama, kecuali Supervisor.
    6. Masa tugas Satgas Pemeriksaan berakhir paling lama tanggal 31 Desember 2008.
    7. Apabila sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f berakhir dan jumlah pejabat fungsional pemeriksa pajak pada masing-masing KPP Pratama telah mencukupi, pelaksanaan pemeriksaan oleh Satgas Pemeriksaan harus segera dialihkan kepada pejabat fungsional pemeriksa pajak dengan membuat Surat Tugas.
  4. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2008. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 01/PJ.04/2008 dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakandengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2008
Direktur Jenderal,

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan :

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; dan
  3. Para Tenaga Pengkaji di lingkunganDJP.

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Pajak – PER 15/PJ/2008

Menimbang : bahwa dalam rangka memberi pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak sehubungan dengan proses pemindahan sejumlah Wajib Pajak dari dan ke Kantor Pelayanan Pajak…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 34/PJ./2007

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-103/PJ./2007 tentang Surat Pernyataan Bersedia Mematuhi Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:…