Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.13/2006

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 04/PJ.13/2006

TAGGAL PENERBITAN

31 October 2006

OBJEK

pengiriman paket spt tahunan PPh dan spt masa PPN beserta kelengkapannya tahun 2006
PERATURAN

Sehubungan dengan pengadaan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN beserta kelengkapannya untuk Tahun 2006, dengan ini diberitahukan :

  1. Paket SPT Tahunan PPh yang dikirimkan ke Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia terdiri dari :
    1. Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Form 1771 dan Form 1771/$) beserta buku petunjuk pengisiannya;
    2. Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Form 1770) beserta buku petunjuk pengisiannya;
    3. Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (Form 1770 S);
    4. Formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak PPh Pasal 21 (Form 1721) beserta buku petunjuk pengisiannya;
    5. Surat Setoran Pajak;
    6. Amplop SPT, Lembaran Data Indentitas WP, Lembaran Perhatian dan Lembar Pengantar Direktur Jenderal Pajak.
  2. Paket SPT Masa PPN yang dikirimkan ke Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia terdiri dari :
    1. Formulir SPT Masa PPN (Form 1107) beserta buku petunjuk pengisiannya;
    2. Formulir SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN (Form 1107 PUT) beserta buku petunjuk pengisiannya.
  3. Dalam pendistribusian SPT Tahunan PPh beserta kelengkapannya kepada Wajib Pajak perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    1. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak tidak melakukan pengadaan dan pencetakan Label SPT;
    2. Pengiriman paket SPT Tahunan ke Kantor Wilayah adalah untuk kebutuhan tertentu seperti penyuluhan dan sosialisasi;
    3. Jumlah Buku Petunjuk Pengisian SPT yang dicetak dan dikirim tidak sebanyak Formulir SPT, sehingga dalam hal pendistribusian kepada Wajib Pajak agar dilaksanakan secara selektif;
    4. Khusus untuk unit kantor yang mengalami pemecahan, pengiriman SPT Tahunan beserta kelengkapannya Tahun 2006 dialokasikan ke unit kantor lama, dan unit kantor lama berkewajiban membagi jumlah SPT Tahunan PPh dimaksud kepada unit kantor baru dengan memperhatikan perlengkapan jumlah Wajib Pajak, Mohon Kepala Kantor Wilayah memperhatikan perimbangan jumlah Wajib Pajak, Mohon Kepala Kantor Wilayah mengkoordinasikan segala permasalahan yang terkait dengan pendistribusian tersebut;
    5. Dalam Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN tahun 2006 tidak tercantum daftar alamat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4), hal ini terkait dengan efisiensi dana untuk pencetakannya. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memudahkan Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN diharapkan kepada Kantor Wilayah untuk mencetak sendiri daftar alamat KPP dan KP4 yang berada di wilayah kerjanya yang kemudian didistribusikan kepada KPP yang berada di wilayah kerjanya yang selanjutnya akan dikirimkan kepada Wajib Pajak bersamaan dengan pengiriman SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN.
  4. Pengiriman SPT tersebut disertai dengan 3 (tiga) lembar Daftar Pengantar Pengiriman Barang yang terdiri dari :
  5. 2 (dua) lembar untuk Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;

    1 (satu) lembar untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Wilayah.

  6. Pengiriman masing-masing SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN beserta kelengkapannya tidaklah bersamaan sehingga unit kantor kemungkinan tidak menerima seluruh paket SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN beserta kelengkapannya dalam waktu yang bersamaan pula. Seluruh paket tersebut akan tiba di unit-unit kantor paling lambat tanggal 19 Nopember 2006. Bila hingga batas waktu tersebut ada paket yang belum diterima, harap segera menghubungi Bagian Perlengkapan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak telepon (021) 5736063 atau fax (021) 5734795.

  7. Sebelum diterimanya SPT tersebut wajib diteliti terlebih dahulu jenis dan jumlah satuan barangnya, kemudian ditandatangani, diberi cap/stempel, dan 2 (dua) lembar Daftar Pengantar Pengiriman Barang tersebut segera diserahkan kembali kepada pihak Ekspedisi untuk diteruskan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, dengan memperhatikan surat Sekretaris Direktorat Jenderal nomor S-185/PJ.132/2002 tanggal 15 Juli 2002 hal Pengiriman kembali Surat Pengantar Barang. Apabila jumlah dan jenis barang yang tercantum dalam Daftar Pengantar Pengiriman Barang tidak sesuai dengan fisik barang yang diterima, maka ketidaksesuaian tersebut harus dicantumkan dalam Daftar Pengiriman Barang.

  8. Untuk mengantisipasi keterlambatan penerimaan Tanda Terima Daftar Pengiriman Barang tersebut, selain diserahkan kembali kepada pihak Ekspedisi diminta bantuan Saudara untuk mengirimkannya ke Bagian Perlengkapan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak melalui faksimili dengan nomor (021) 5734795.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

a.n Direktur Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal,

ttd.

A. Sjarifuddin Alsah
NIP 060044664

Tembusan :
1. Direktur Jenderal
2. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai – 09/BC/2008

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka User Specific Duty Free Scheme (USDFS)…

Keputusan Menteri Keuangan – 921/KM.5/1999

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT Omedata Electronics Nomor : GA-66/OE/MG/V/1999 tanggal 6 Mei 1999, yang diterima tanggal 12 Mei 1999, diperoleh…

Peraturan Menteri Keuangan – 36/PMK.04/2005

Menimbang : bahwa proses pengembalian pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai yang telah dibayar dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor memerlukan penelitian yang kompleks mengingat harus…