Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.22/1989

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 04/PJ.22/1989

TAGGAL PENERBITAN

19 January 1989

OBJEK

masalah tertib penyelesaian keberatan dan permohonan kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak
PERATURAN

Sebagaimana telah diketahui bahwa selama ini Kantor Pusat telah mengeluarkan serangkaian surat-surat edaran/surat-surat lainnya pada dasarnya memberikan penggarisan tentang tindakan dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kakanwil/KIP dalam rangka penanganan, pengawasan dan pengamanan atas penyelesaian keberatan Pajak Penghasilan (menurut Pasal 25 jo Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983) dan permohonan kelebihan pembayaran pajak (menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983) yang diajukan oleh Wajib Pajak.

  • Namun demikian, berdasarkan data-data yang diterima oleh Kantor Pusat ternyata masih terdapat :
  • 2.1

    Tidak/terlambat di selesaikannya surat keberatan yang diajukan Wajib Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 disebabkan antara lain karena adanya keterlambatan pengiriman Uraian Pemandangan oleh KIP kepada Kakanwil, kelalaian pengawasan dan sebagainya, yang mengakibatkan surat keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap diterima.

    2.2

    Tidak/terlambat dikeluarkannya keputusan oleh Kepala Inspeksi Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atas permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak sejak diterimanya SPT Tahunan PPh sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 disebabkan antara lain terlambatnya penyelesaian pemeriksaan, kurang terjalinnya koordinasi yang baik antara seksi-seksi yang berkaitan menanganinya dan sebagainya, yang mengakibatkan permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

    Kenyataan di atas menunjukan kelemahan kita dalam menangani, mengawasi dan mengamankan penyelesaian keberatan dan permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak. Hal ini merupakan indikasi bahwa pejabat/petugas yang menangani masalah tersebut telah mengabaikan kewajibannya yakni tidak melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab selaku pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980.

  • Sehubungan dengan hal itu dalam rangka pelaksanaan pengawasan melekat maka perlu segera Saudara-Saudara mengatasi kelemahan-kelemahan dalam menangani, mengawasi dan mengamankan penyelesaian keberatan dengan jalan memberikan tanggung jawab yang lebih mantap kepada petugas-petugas yang terkait sebagai berikut :
    3.1 Dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat, meneliti faktor-faktor yang menyebabkan tidak atau terlambat diberikannya keputusan atas permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 atau Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.

    3.2 Pejabat yang bertanggung jawab pada tingkat pertama adalah sebagai berikut :
    Pada tingkat Kantor Pusat : Kasubdit dan Kasi yang menangani keberatan.
    Pada tingkat kanwil : 1. Kabid dan Kasi yang menangani keberatan.
    2. Kabid dan Kasi yang menangani pemeriksaan.
    Pada tingkat Kantor IP : 1. KIP dan Kasi yang menangani keberatan.
    2. KIP dan Kasi yang menangani penelitian/pemeriksaan.

    3.3

    Selanjutnya kepada pejabat/petugas yang mengakibatkan terjadinya kasus-kasus seperti butir 3.1. di atas dapat diberikan teguran tertulis, pernyataan tidak puas atau dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan kadar kesalahannya berdasarkan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980.

  • Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

    DIREKTUR JENDERAL PAJAK

    ttd

    Drs. MAR’IE MUHAMMAD

    Butuh Bantuan?

    Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

    BACA JUGA

    Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 137/PJ/2010

    Sehubungan dengan telah diterbitkannya PER-58/PJ/2010 tentang Bentuk dan Ukuran Formulir Serta Tata Cara Pengisian Keterangan Pada Faktur Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran, dengan…

    Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 59/PJ.6/1994

    Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-39/PJ.6/1994 tanggal 28 Juli 1994 perihal Petunjuk Pengenaan dan Pembayaran PBB Pertambangan Migas/Panas Bumi, dengan ini…