Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.223/1988

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 04/PJ.223/1988

TAGGAL PENERBITAN

5 February 1988

OBJEK

penyelesaian keberatan
PERATURAN

Berkenaan dengan adanya surat dari Saudara Kepala Inspeksi Pajak Banda Aceh tanggal 6 Oktober 1987 Nomor : S-202/WPJ.01/KI.1405/1987 perihal sebagaimana tersebut di atas (foto copy terlampir). bersama ini diberikan penegasan sebagai berikut :

  1. Mengenai batas waktu pengajuan keberatan telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 25 ayat (3) bahwa “keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Pajak (SKP) tanggal ……”, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

  2. Berdasarkan permasalahan yang diajukan KIP Banda Aceh jelas dapat diketahui bahwa keberatan Wajib Pajak diajukan melebihi batas waktu tiga bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP), sehingga dengan demikian tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.

Oleh karenanya terhadap keberatan Wajib Pajak yang demikian langsung Saudara usulkan untuk ditolak, dengan meneruskan uraian pemandangan kepada Kanwil atau Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (sesuai dengan batas wewenang masing-masing) guna penyelesaian lebih lanjut.

Pengiriman uraian pemandangan kepada Kanwil atau Kantor Pusat DJP tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterimanya surat keberatan Wajib Pajak (lihat SE Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-11/PJ.22/1987 tanggal 25 Maret 1987).

  1. Apabila dalam surat Wajib Pajak yang pertama menurut kasus pada butir 2 di atas disamping berisi pertanyaan tentang dasar pengenaan pajak juga berisi tentang pernyataan keberatan Wajib Pajak atas SKP tersebut, maka surat yang pertama dari Wajib Pajak tersebut dianggap sebagai surat keberatan (walaupun belum sepenuhnya memenuhi ketentuan formal) dan untuk menentukan batas waktu pengajuan keberatan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan batas waktu penyelesaian keberatan Wajib Pajak (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983) harap Saudara perhatikan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-20/PJ.22/1987 tanggal 27 Mei 1987.

Demikian agar Saudara maklum.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

SALAMUN. A.T.

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 564/KMK.02/2001

Menimbang : bahwa dalam rangka terciptanya tertib administrasi keuangan negara, khususnya mengenai penyaluran dana bagi hasil bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)…

Peraturan Dirjen Pajak – PER 32/PJ/2011

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan kelancaran dalam penerapan prinsip kewajaran dankelaziman usaha antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa,dipandang perlu…

Keputusan Menteri Keuangan – 34/KM.1/2011

Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas…