Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.24/1999

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 04/PJ.24/1999

TAGGAL PENERBITAN

3 March 1999

OBJEK

perbaikan atas kesalahan cetak formulir stp PPN/ppn bm dan nota penghitungan ppn/ppn bm
PERATURAN

Sehubungan dengan adanya kesalahan cetak pada bagian sanksi administrasi yang terdapat pada formulir-formulir :

1.

Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (KP.PPN/TP-95)

2.

Surat Tagihan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (KP.PPn.BM/TP-95)

3.

Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (KP.PPN/NP-95)

4.

Nota Penghitungan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (KP.PPn BM/NP-95)

Yaitu :

Tertulis :

Bunga {Pasal 14 (4)} KUP

Seharusnya :

Denda {Pasal 14 (4)} KUP.

Bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sampai saat ini sedang memikirkan penggunaan 1 formulir Surat Tagihan Pajak (STP) dan 1 Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dapat digunakan untuk seluruh jenis pajak.

2.

Sambil menunggu pelaksanaan butir 1 tersebut, bersama ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak diminta agar :

a. Apabila persediaan formulir-formulir yang terdapat kesalahan cetak tersebut diatas (KP.PPN/TP-95, KP.PPn BM/TP-95, KP.PPN/NP-95, KP.PPn.BM/NP-95) masih tersedia, maka persediaan formulir tersebut tetap digunakan sampai habis.
b. Pencetakan baru atas formulir-formulir yang terdapat pada butir a supaya dilakukan perbaikan seperti contoh terlampir.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL

ttd

A. ANSHARI RITONGA

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.31/2003

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/KMK.03/2003 tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional…

Peraturan Daerah – 562-444-2005

Menimbang : bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja adalah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan…

Keputusan Menteri Keuangan – 392/KMK.03/2001

Menimbang : bahwa untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor…