Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.31/1993

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 04/PJ.31/1993

TAGGAL PENERBITAN

13 February 1993

OBJEK

penerapan sanksi kenaikan pasal 14 ayat (7) uu PPh 1984
PERATURAN

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai penerapan sanksi kenaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (7) UU PPh 1984 dikaitkan dengan penegasan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal pajak Nomor : SE-10/PJ.62/1987 tanggal 10 Oktober 1987 tentang Penjelasan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) UU PPh 1984 dan surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-606/PJ.723/1990 tanggal 21 Agustus 1990 tentang Penerapan sanksi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :

  1. Penerapan sanksi kenaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) UU PPh 1984 agar dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yaitu dihitung sebesar 50 % ( lima puluh persen ) dari PPh yang kurang atau tidak dibayar dalam satu Tahun Pajak.

  2. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-10/PJ.62/1987 dinyatakan dicabut.

  3. Atas SKP yang ditetapkan sebelum tanggal Surat Edaran ini yang masih menerapkan sanksi Pasal 14 ayat (7) UU PPh 1984 sebesar 50% ( lima puluh persen ) dari pokok pajak, tidak perlu dilakukan perbaikan kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan mengajukan keberatan atau meminta peninjauan kembali atas sanksi tersebut.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. MAR’IE MUHAMMAD

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 94/PJ/2011

Dalam rangka meningkatkan kualitas data perpajakandan meningkatkan ketertiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam penyampaian SPT Masa PPN, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Berdasarkan…

Keputusan Presiden – 12 TAHUN 2002

Menimbang : bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Presiden Republik Indonesia dengan Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi, serta dalam upaya peningkatan kerja sama ekonomi Jepang-Indonesia, kedua…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini