Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.3/1988

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 04/PJ.3/1988

TAGGAL PENERBITAN

10 February 1988

OBJEK

laporan bulanan hasil penjualan benda meterai
PERATURAN

Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan penyempurnaan tata usaha penjualan benda meterai yang dilakukan oleh Perum Pos dan Giro melalui penjualan benda meterai oleh Kantor-kantor Pos yang ada dalam wilayah Kantor Inspeksi Pajak, dengan ini diminta perhatian Saudara sebagai berikut :

  1. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Perum Pos dan Giro Nomor :
    PRJ.7/PJ.3/87
    935/Diroppos/87
    tanggal 12 Januari 1987 yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1009/KMK.01/1986, maka dalam Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 3 ayat (1) ditentukan bahwa setiap bulan kantor Pos dan Giro yang ada dalam Wilayah Kantor Inspeksi Pajak masing-masing, diwajibkan menyampaikan Laporan Penjualan Benda Meterai per-kopur.

  2. Sehubungan dengan ketentuan tersebut pada butir 1, diminta agar para Kepala Inspeksi Pajak menegaskan kepada semua Kepala Kantor Pos yang ada di wilayahnya masing-masing untuk menyampaikan laporan bulanan dengan menggunakan formulir bentuk KP.BM5 sebagaimana tersebut diatas setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (terlampir surat Dirjen. Pajak kepada Perum Pos dan Giro tentang laporan hasil penjualan benda meterai dari kantor Pos kepada Kepala Inspeksi Pajak).

  3. Berdasarkan laporan penjualan benda meterai yang disampaikan oleh Kantor-kantor Pos tersebut, para Kepala Inspeksi Pajak membuat laporan hasil penjualan benda meterai bersumber dari laporan KP.BM6 yang disampaikan oleh Kantor-kantor Pos yang ada di wilayahnya masing-masing dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur Pajak Tidak Langsung, dalam bentuk laporan KP.BM6 sebagaimana terlampir dalam surat ini, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK TIDAK LANGSUNG,

ttd

Drs. MALIMAR

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.6/1992

Sehubungan dengan dimulainya proses produksi data keluaran penetapan PBB tahun 1992, maka untuk Daerah Tk.II SISTEP pelaksanaannya diatur sebagai berikut: Sebagaimana yang telah ditentukan proses…

Keputusan Menteri Keuangan – 42/KMK.01/1996

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan iklim investasi dan meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri serta mendorong ekspor non migas, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Keuangan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.22/2006

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ/2006 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN),…