Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.33/2006

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 04/PJ.33/2006

TAGGAL PENERBITAN

12 August 2006

OBJEK

penyampaian ralat peraturan nomor per-165/pj./2005 tanggal 16 desember 2005 tentang perubahan ketujuh atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-297/pj/2002 tentang pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak kepada para pejabat di lingkungan direktorat jenderal pajak direktur jenderal pajak
PERATURAN

Sehubungan dengan terbitnya Ralat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-165/PJ/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, bersama ini disampaikan Ralat Peraturan Direktur Jenderal Pajak dimaksud yang pada intinya mengatur hal-hal sebagai berikut:

  1. Ralat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-165/PJ/2005 membetulkan kekeliruan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-165/PJ/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

  2. Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Nomor PER-165/PJ/2005 tanggal 16 Desember 2005 diralat sehingga menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Ralat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-165/PJ/2005 ini.

  3. Nomor urut 1, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-165/PJ/2005 tanggal 16 Desember 2005 diubah sehingga menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Ralat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-165/PJ/2005 ini.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Direktur Jenderal,

ttd

Darmin Nasution
NIP 130605098

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 53/PJ/2004

Menimbang : bahwa dalam rangka penanganan perkara banding dan gugatan dalam sidang Pengadilan Pajak diperlukan koordinasi dari pejabat Direktorat Pajak untuk menghadiri sidang tersebut; bahwa…

Peraturan Menteri Keuangan – 13/PMK.04/2006

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, kepastian waktu, dan kepastian biaya, perlu diatur kembali ketentuan mengenai penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang…