Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.34/2005

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 04/PJ.34/2005

TAGGAL PENERBITAN

7 July 2005

OBJEK

petunjuk penetapan kriteria "beneficial owner" sebagaimana tercantum dalam persetujuan penghindaran pajak berganda antara indonesia dengan negara lainnya
PERATURAN

Sehubungan dengan masih adanya persepsi yang berbeda, yaitu seolah-olah Wajib Pajak luar negeri yang menunjukkan Surat Keterangan Domisili dari suatu negara yang mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang paripurna dengan Indonesia, maka Wajib Pajak tersebut secara langsung dapat menikmati fasilitas penurunan tarif. Padahal menurut P3B yang bersangkutan, Wajib Pajak dalam negeri dari negara mitra perjanjian, dapat menikmati pengurangan tarif apabila Wajib Pajak tersebut adalah “beneficial owner” dari penghasilan berupa Dividen, Bunga dan Royalti, yang berkenaan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak memandang perlu untuk memberikan penjelasan guna menciptakan kepastian hukum mengenai pengertian dan kriteria tentang “beneficial owner” sebagai berikut:

  1. Yang dimaksud dengan “beneficial owner” adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa Dividen, Bunga dan atau Royalti baik Wajib Pajak Perorangan maupun Wajib Pajak Badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut.

  2. Dengan demikian, maka “special purpose vehicles” dalam bentuk “conduit company”, “paper box company”, “pass-through company” serta yang sejenis lainnya, tidak termasuk dalam pengertian “beneficial owner” tersebut di atas.

  3. Apabila terdapat pihak-pihak lain yang bukan merupakan “beneficial owner” sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, yang menerima pembayaran Deviden, Bunga dan atau Royalti yang bersumber dari Indonesia, maka pihak yang membayarkan Dividen, Bunga dan atau Royalti tersebut diwajibkan melakukan pemotongan PPh Pasal 26 sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia dengan tarif 20% (Dua puluh perseratus) dari jumlah bruto yang dibayarkan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2005

ttd.

HADI POERNOMO
NIP 060027375

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 371/PJ./2002

Menimbang : bahwa rangka memberikan kemudahan pada Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ.42/2002

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-337/PJ/2002 tanggal 2 Juli 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-515/PJ/2000 Tentang Tempat…

Peraturan Pemerintah – 40 TAHUN 1996

Menimbang : bahwa tanah memiliki peran yang sangat penting artinya dalam kehidupan bangsa Indonesia ataupun dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai upaya berkelanjutan untuk…