Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.41/1993

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 04/PJ.41/1993

TAGGAL PENERBITAN

13 March 1993

OBJEK

keputusan nomor : kep-28/pj.41/1993 tanggal 8 maret 1993 direktur jenderal pajak
PERATURAN

Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-28/PJ.41/1993 tanggal 8 Maret 1993 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-14/PJ.BT5/1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Surat Tagihan Pajak, Pajak Penghasilan.
Adapun pokok-pokok perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-14/PJ.BT5/1985
adalah sebagai berikut :

  1. Angka II.2. Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-14/PJ.BT5/1985, mengenai Pengeluaran STP atas PPh Pasal 25 yaitu bahwa untuk Wajib Pajak PMA, PMDN, Badora, dan 100 Wajib Pajak Besar, STP dapat diterbitkan pada setiap saat apabila terdapat PPh Pasal 25 yang tidak atau kurang dibayar/disetor.

  2. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terutama dalam memenuhi kewajiban PPh Pasal 25 masa pajak Oktober, Nopember dan Desember, maka Angka II.3 Lampiran Keputusan tersebut yang semula menetapkan STP untuk masa Oktober sampai dengan Desember hanya dikeluarkan untuk menagih sanksi bunga dan/atau denda, diubah menjadi STP untuk masa pajak Oktober sampai dengan Desember harus dikeluarkan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya sepanjang Wajib Pajak belum memasukkan SPT Tahunan PPh. Apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dengan masa pajak yang berbeda dengan tahun takwim, maka STP PPh untuk masa pajak triwulan terakhir dikeluarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun buku yang bersangkutan.

  3. Dengan perubahan-perubahan tersebut, maka penerbitan STP PPh Pasal 25 tidak dibatasi untuk masa Triwulanan, tetapi untuk para Wajib Pajak sebagaimana tersebut pada Pasal I huruf A.2.a KEP-28/PJ.41/1993 dapat diterbitkan setiap saat apabila terdapat PPh yang tidak atau kurang dibayar/disetor oleh Wajib Pajak setelah lewat jatuh tempo pembayaran/penyetoran, sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan belum memasukkan SPT Tahunan yang meliputi masa pajak tersebut.

  4. Ditambahkan angka II.7 mengenai bentuk, jenis, kode formulir dalam rangka pengeluaran STP PPh, disesuaikan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-63/PJ.11/1990 tanggal 15 Nopember 1990 dan Nomor : KEP-09/PJ/1992 tanggal 22 Januari 1992.

  5. Unit organisasi yang menangani proses pengeluaran STP disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 516/KMK.01/1992 tanggal 21 Mei 1992.

  6. Terhitung sejak tanggal Surat Edaran ini maka penegasan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-33/PJ.21/1986 tanggal 29 Juli 1986 dinyatakan tidak berlaku.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

ttd

Drs. WALUYO DARYADI KS

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 55/PJ.6/2003

Sehubungan dengan telah ditetapkannya status hukum Badan Urusan Logistik (BULOG) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum…

Peraturan Menteri Keuangan – 189/PMK.03/2011

Menimbang : bahwa dalam rangka melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai penghitungan bataswaktu untuk melakukan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, perlu dilakukanperubahan terhadap Peraturan…