Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.42/1990

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 04/PJ.42/1990

TAGGAL PENERBITAN

13 February 1990

OBJEK

biaya promosi bagi perusahaan rokok
PERATURAN

Sehubungan dengan adanya keragu-raguan akan pembebanan biaya promosi secara fiskal bagi perusahaan rokok, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut :

  1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, besarnya penghasilan kena pajak adalah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tersebut yang didukung oleh bukti-bukti pengeluarannya. Dalam hal ini tidak termasuk pengeluaran untuk sumbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.

  2. Berdasarkan pengalaman selama ini diketahui bahwa :
    1. Wajib Pajak tidak dapat dengan jelas memisahkan antara pengeluaran untuk promosi dengan sumbangan sehingga seluruhnya dibebankan sebagai biaya.
    2. Wajib Pajak tidak dapat sepenuhnya menunjukkan bukti-bukti yang meyakinkan atas pengeluaran untuk promosi tersebut.
    3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan dengan memperhatikan hasil pertemuan dengan Gabungan Perusahaan Rokok Indonesia (Gapri), maka ditetapkan jumlah maksimum biaya promosi perusahaan rokok yang dapat dibebankan sebagai biaya secara fiskal adalah sebesar 2% (dua persen) dari peredaran bruto yaitu harga pita cukai dikurangi dengan potongan yang diberikan kepada agen/distributor.
  3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan dengan memperhatikan hasil pertemuan dengan Gabungan Perusahaan Rokok Indonesia (Gapri), maka ditetapkan jumlah maksimum biaya promosi perusahaan rokok yang dapat dibebankan sebagai biaya secara fiskal adalah sebesar 2% (dua persen) dari peredaran bruto yaitu harga pita cukai dikurangi dengan potongan yang diberikan kepada agen/distributor.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. MAR’IE MUHAMMAD

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 507/KMK.04/1995

Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penduduk Indonesia dari sumber penghasilan di Taiwan dan…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 54/PJ/2009

Menimbang : bahwa sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka terdapat pembentukan satu…