Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.42/2003

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 04/PJ.42/2003

TAGGAL PENERBITAN

2 June 2003

OBJEK

pengantar keputusan nomor 211/kmk.03/2003 tentang perubahan kedua keputusan menteri keuangan nomor 422/kmk.04/1998 tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha
PERATURAN

Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor 211/KMK.03/2003 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Saudara adalah sebagai berikut :

  1. Wajib Pajak yang telah menerima pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A Keputusan Menteri Keuangan Nomor 211/KMK.03/2003 dapat menerima pengalihan kerugian fiskal dari Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dan melakukan kompensasi kerugian fiskal sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku setelah terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Keuangan.
  1. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus melakukan penilaian kembali seluruh aktiva tetap perusahaan dari Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dengan menggunakan harta pasar yang berlaku pada waktu penggabungan atau peleburan usaha dilakukan.

  2. Penilaian kembali aktiva tetap sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat penggabungan atau peleburan usaha dilakukan.

  3. Keputusan Menteri Keuangan tersebut mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2003.

  4. Untuk memudahkan pemahaman dan pelaksanaannya maka penyimpanan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 211/KMK.03/2003 agar disatukan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 dan Nomor 469/KMK.04/1998.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 813/KMK.03/2006

Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang pajak tahun 1980 sampai dengan tahun 1995 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 31/PJ.52/2002

Bersama ini disampaikan fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-334/PJ/2002 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 64/PJ/2011

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-50/PJ/2010 tentang Kebijakan Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak dan perlunya pengaturan mengenai…