Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.95/1998

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 04/PJ.95/1998

TAGGAL PENERBITAN

17 June 1998

OBJEK

penyaluran ssp PPh lembar ke-2
PERATURAN

Sehubungan dengan adanya perkembangan pemungutan PPh yang perekamannya telah dapat ditampung dalam LPP yang baru (khusus untuk KPP yang sudah SIP), maka perlu diatur di dalam penyaluran SSP lembar ke-2 ke Seksi yang menatausahakannya sebagai berikut :

  1. Bagi PPh yang pemungutan dan penyetorannya dilakukan oleh Pemungut dan SSP atas nama Pemungut, maka SSP PPh tersebut disalurkan ke Seksi Pemotongan/Pemungutan PPh.

  2. Bagi PPh yang pemungutan dan penyetorannya dilakukan oleh Pemungut dan SSP atas nama yang dipungut, SSP PPh tersebut disalurkan ke Seksi PPh Badan atau PPh Orang Pribadi tergantung dari Wajib Pajak tersebut, apakah Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi.

Penyaluran SSP PPh lembar ke-2 selengkapnya diatur sebagai berikut :

  1. PPh Pasal 25 Orang Pribadi Angsuran.
  2. PPh Pasal 25 Orang Pribadi Tahunan
  3. Fiskal Luar Negeri.
  4. PL Lainnya Orang Pribadi
  5. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
  6. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
  7. Penjualan Saham Pendiri.
  8. Jasa Konstruksi.
  9. Jasa Konsultan.
  10. Kerja sama Bentuk BOT.
  11. Revaluasi Aktiva Tetap.
  12. Penebusan Tepung Terigu/Gula Pasir.
  13. Penebusan Migas.

Seksi PPh Badan

  1. PPh Pasal 25 Badan Angsuran
  2. PPh Pasal 25 Badan Tahunan
  3. PL Lainnya Badan.
  4. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
  5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
  6. Penjualan Saham Pendiri.
  7. Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura.
  8. Jasa Konstruksi.
  9. Jasa Konsultan.
  10. Jasa Pelayaran DN.
  11. Jasa Pelayaran DN dan/atau Penerbangan LN.
  12. Jasa Penerbangan DN.
  13. Penghasilan Perwakilan Dagang LN.
  14. Pola Bagi Hasil dengan PT Telkom Tahap I.
  15. Revaluasi Aktiva Tetap.
  16. Penebusan Tepung Terigu/Gula Pasir.
  17. Penebusan Migas.

Seksi Pemotongan/Pemungutan PPh

  1. PPh Pasal 21 Masa
  2. PPh Pasal 21 Tahunan
  3. PPh Pasal 22 Masa
  4. PPh Pasal 22 Impor
  5. PPh Pasal 23/26
  6. Diskonto/Bunga Obligasi
  7. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
  8. Bunga Deposito/Tabungan dan SBI
  9. Hadiah Undian
  10. Transaksi Saham di Bursa Efek
  11. Jasa Konstruksi
  12. Jasa Konsultan
  13. Jasa Pelayaran DN
  14. Jasa Pelayaran dan/atau penerbangan LN
  15. Penghasilan Perwakilan Dagang LN
  16. Pembayaran sekaligus oleh PT Jamsostek
  17. Honor, hadiah dll
  18. Komisi Wiraniaga
  19. Penyerahan Rokok Kretek Produksi DN
  20. Penyerahan Rokok Putih Produksi DN
  21. Bunga Simpanan Anggota Koperasi
  22. Jasa penerbangan DN

Demikian agar menjadi maklum

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

Drs A ANSHARI RITONGA

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 38/PJ.4/1989

Dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak PPh, khususnya Wajib Pajak Orang Asing, bersama ini diingatkan kembali : Bahwa sesuai dengan surat Keputusan Direktur Jenderal…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ./2002

Dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak guna meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak, ujung tombak Direktorat Jenderal Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak. Pada Rapat Pimpinan…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 378/PJ/2013

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak…