Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.42/1999

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 05/PJ.42/1999

TAGGAL PENERBITAN

11 February 1999

OBJEK

pengakuan penghasilan atas pembebasan utang bagi wajib pajak tertentu
PERATURAN

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-28/PJ/1999 tanggal 11 Februari 1999 tentang pengakuan penghasilan atas pembebasan utang bagi Wajib Pajak tertentu, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :

  1. Yang dimaksud dengan Wajib Pajak tertentu adalah Wajib Pajak Badan yang melakukan restrukturisasi perusahaan dengan melaksanakan program Pemerintah mengikuti ketentuan yang ditetapkan Indonesia Debt Restructuring Agency (INDRA), Indonesia Bank Restructuring Agency (IBRA) dan Jakarta Intiative (JI).

  2. Wajib Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada butir 1 yang memperoleh pembebasan utang dari kreditur, dapat memilih pengakuan penghasilannya :
    1. sekaligus dalam tahun pajak diperolehnya pembebasan utang tersebut; atau
    2. mengalokasikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
  3. Pengakuan penghasilan atas pembebasan utang sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf b, dialokasikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam jumlah yang sama besarnya, yaitu sebesar 20% (dua puluh per seratus) setiap tahunnya dari jumlah utang yang dibebaskan, yang dimulai dari tahun pajak diperolehnya pembebasan utang tersebut.

  4. Bagi kreditur dalam negeri dari Wajib Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada butir 2, pembebanan biaya atas pembebasan utang tersebut harus dilakukan dalam jumlah yang sama sesuai dengan pengakuan penghasilan yang dilakukan oleh debiturnya.

  5. Wajib Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada butir 2 diatas, wajib memberitahukan pilihan pengakuan penghasilan kepada kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan formulir terlampir selambat-lambatnya pada saat SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan PPh dimasukkan, Apabila Wajib Pajak tersebut tidak memberitahukan maka pengakuan penghasilannya dianggap dilakukan sekaligus dalam tahun pajak diperolehnya pembebasan utang tersebut.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

A. ANSHARI RITONG

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ/2014

Umum Rencana Implementasi Cetak Biru Manajemen Kearsipan di Lingkungan Direktorat Jenderal PajakTahun 2014 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran ini merupakan kelanjutan dari ImplementasiCetak Biru Manajemen…

Peraturan Menteri Keuangan – 118/PMK.011/2007

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan TahunAnggaran 2007, dianggarkan subsidi minyak goreng yang bertujuan untuk meringankan bebanmasyarakat; bahwa dalam…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 180/PJ./2006

Berhubung dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-180/PJ./2006 tanggal 27 Desember 2006 terdapat beberapa kekeliruan pada : Lampiran I-3 mengenai Kode Surat di Lingkungan Kantor…