Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.6/1995

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 05/PJ.6/1995

TAGGAL PENERBITAN

31 January 1995

OBJEK

hasil pemantauan dan pengawasan pelaksanaan sismiop tahun 1994/1995
PERATURAN

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1863/PJ.6/1994 tanggal 30 November 1994 perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan SISMIOP tahun 1994/1995 dilaksanakan pada 37 KP PBB, dan kegiatan yang dipantau dan diawasi adalah pelaksanaan pembentukan basis data SISMIOP dan pelaksanaan Pelayanan Satu Tempat.

  2. Hasil pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas dapat di informasikan sebagai berikut:

    1. Pelaksanaan Pembentukan Basis Data SISMIOP
      1)

      Alternatif Pendataan yang digunakan:
      – alternatif 4 (pengukuran bidang OP) = 24 KP PBB
      – alternatif 3 (verifikasi data) = 4 KP PBB
      – alternatif 2 (identifikasi data) = 7 KP PBB
      – campuran = 2 KP PBB

      2)

      Rata-rata Biaya per OP bervariasi sbb.:
      – > Rp.4.000 = 4 KP PBB
      – > Rp.3.500 s/d Rp.4.000 = 21 KP PBB
      – > Rp.3.000 s/d Rp.3.500 = 3 KP PBB
      – > Rp.2.500 s/d Rp.3.000 = 6 KP PBB

      3)

      Penyelesaian Pekerjaan Lapangan:
      – > 100% = 7 KP PBB
      – > 75% s/d 100% = 21 KP PBB
      – > 50% s/d 75% = 4 KP PBB
      – < 50% = 5 KP PBB

      4)

      Perekaman Data:
      – > 75% s/d 100% = 9 KP PBB
      – > 50% s/d 75% = 10 KP PBB
      – > 25% s/d 50% = 7 KP PBB
      – < 25% = 11 KP PBB

      5)

      Pada umumnya belum ada KP PBB yang telah menyelesaikan penggambaran peta blok, peta desa/ kelurahan, dan peta ZNT.

      6)

      Yang belum merekam DBKB sebanyak 8 KP PBB

      7)

      Berdasarkan hasil pencocokan NOP pada peta blok, SPOP, dan keadaan di lapangan yang dipilih secara acak, pada 11 KP PBB ditemui beberapa OP yang perlu diteliti ulang.

    2. Pelaksanaan Pelayanan Satu Tempat:
      Dari ke 37 KP PBB yang dikunjungi, 15 KP PBB telah melaksanakan Pelayanan Satu Tempat, sedang sisanya belum melaksanakan.
      Secara terperinci hasil pemantauan per KP PBB dapat dilihat pada Matrik Hasil Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan SISMIOP Tahun 1994/1995 terlampir.

  3. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka diharapkan kepada para KP PBB terutama yang tingkat kinerjanya < 75%, agar mengoptimalkan pelaksanaan pembentukan basis data SISMIOP dan dapat menyelesaikannya tepat waktu.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

MACHFUD SIDIK

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Pemerintah – 79 TAHUN 1999

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dunia usaha khususnya industri realestat dan sesuai dengan prinsip keadilan yang dianut undang-undang perpajakan, maka dipandang perlu…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.43/2000

Dalam rangka intensifikasi, ekstensifikasi dan penggalian potensi penerimaan pajak khususnya dari penjualan mobil dan motor di Indonesia yang akhir-akhir ini semakin meningkat pesat seiring dengan…

Peraturan Menteri Keuangan – 204/PMK.07/2012

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.07/2011 tentang…