Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.10/1994

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 06/PJ.10/1994

TAGGAL PENERBITAN

15 April 1994

OBJEK

pejabat yang berwenang menandatangani surat keterangan domisili penduduk republik federal jerman
PERATURAN

Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-20/PJ.34/1992 tanggal 16 Nopember 1992 perihal daftar competent authority dari negara-negara treaty partner, dengan ini diberitahukan bahwa Menteri Keuangan Republik Federal Jerman selaku Competent Authority Jerman untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Jerman dalam suratnya Nomor : IVC6-S1301-Indo-1/93 tanggal 3 September 1993 telah memberitahukan bahwa pejabat pada Kantor Pajak setempat (the local tax authorities) di seluruh Republik Federal Jerman diberikan wewenang untuk menandatangani surat keterangan domisili dari Wajib Pajak Jerman.

Berdasarkan pemberitahuan tersebut maka terhadap Wajib Pajak Jerman yang menyampaikan surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh pejabat Kantor Pajak setempat di Jerman berhak diberlakukan ketentuan-ketentuan dalam P3B RI-Jerman, dan surat keterangan domisili yang disampaikannya diakui sebagai dokumen yang sah dari competent authority Jerman.

Demikian untuk dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

FUAD BAWAZIER

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Instruksi Dirjen Pajak – INS-12/PJ/2016

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pengampunanpajak dan berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam: Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum…

Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai – SE 05/BC/2010

Sehubungan dengan keikutsertaan Indonesia dalam skema Free Trade Agreement baik dalam lingkup bilateral maupun regional, dengan ini disampaikan petunjuk pelaksanaan penelitian dokumen Pemberitahuan Impor Barang…

Keputusan Menteri Keuangan – 490/KMK.04/1995

Menimbang : bahwa imbangan pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 340/KMK.04/1995 tanggal 25 Juli 1995 perlu…