Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.43/2002

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 06/PJ.43/2002

TAGGAL PENERBITAN

30 April 2002

OBJEK

pengantar tentang peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2002 dan keputusan nomor 120/kmk.03/2002 tanggal 2 april 2002 serta keputusan nomor kep-227/pj/2002 tanggal 23 april 2002 tentang tata cara pemotongan dan pembayaran, serta pelaporan pajak penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan direktur jenderal pajak
PERATURAN

Bersama ini disampaikan fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 120/KMK.03/2002 tanggal 2 April 2002 serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-227/PJ/2002 tanggal 23 April 2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

1)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 merupakan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan.

2)

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 120/KMK.03/2002 tanggal 2 April 2002 merupakan perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 394/KMK.04/1996 tanggal 5 Juni 1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan.

3)

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-227/PJ/2002 tanggal 23 April 2002 merupakan pengganti Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-22/PJ.41/1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan.

4)

Hal-hal yang berubah dari ketentuan sebelumnya yang kemudian diatur dalam ketentuan baru adalah berkenaan dengan tarif PPh bagi Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan yang semula dikenakan PPh sebesar 6 % (enam persen) menjadi 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final.

5)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 120/KMK.03/2002 tanggal 2 April 2002 serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-227/PJ/2002 tanggal 23 April 2002 ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2002.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Daerah – 210 TAHUN 2015

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2014, telah diatur mengenai Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini