Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.6/1996

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 06/PJ.6/1996

TAGGAL PENERBITAN

23 January 1996

OBJEK

klasifikasi njop tahun 1996 kota-kota besar seluruh indonesia
PERATURAN

Sehubungan dengan hasil rapat klasifikasi NJOP Bumi Tahun 1996 untuk Kota-kota Besar Se-Indonesia tanggal 11 dan 12 Januari 1996 di Semarang, dengan ini disampaikan Revisi hasil keputusan rapat tersebut oleh Kantor Pusat Direktorat PBB, dengan penjelasan sebagai berikut:

  1. Penentuan klasifikasi NJOP Bumi di setiap kota agar didukung dengan data pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  2. Mengingat bahwa NJOP tersebut tidak hanya digunakan untuk kepentingan PBB, akan tetapi juga untuk kepentingan lainnya, maka penentuan NJOP harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh data-data yang benar-benar akurat.

  3. Dalam hal di suatu wilayah tidak terdapat transaksi, maka dapat digunakan penegasan dari Pemerintah Daerah setempat tentang perkiraan harga tanah/NJOP di wilayah tersebut.

  4. Apabila data pendukung/transaksi tidak tersedia, agar KaKanwil menyesuaikan kembali klasifikasi hasil revisi klasifikasi NJOP Bumi untuk 1996 sesuai dengan kewajaran.

  5. Untuk menghindari keresahan/gejolak di masyarakat, kenaikan NJOP di suatu wilayah tidak harus diikuti oleh kenaikan NJOP disekitarnya, sepanjang dapat dibuktikan bahwa kenaikan NJOP di wilayah tersebut tidak terpengaruh oleh kenaikan NJOP di tempat lain.

  6. NJOP Bumi ini disusun untuk penetapan PBB tahun 1996.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

MACHFUD SIDIK

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Bersama Menteri – 437/KMK.04/1987

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 untuk mendorong kewajiban Pemerintah Daerah Tingkat II agar senantiasa meningkatkan penerimaan,…

Peraturan Menteri Keuangan – 87/PMK.01/2008

Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bidang penerimaan negara, fasilitasi perdagangan, perlindungan dan dukungan industri, perlindungan masyarakat, pelayanan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.7/2004

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-05/PJ.7/2004 tanggal 16 Juni 2004 tentang Aktivitas Pendukung Pemeriksaan, dan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan…