Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.6/2002

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 06/PJ.6/2002

TAGGAL PENERBITAN

26 February 2002

OBJEK

pelayanan kepada wajib pajak di kppbb yang mengalami pemekaran
PERATURAN

Mengingat KPPBB baru hasil reorganisasi Ditjen Pajak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 sampai dengan saat ini belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, dan agar kualitas pelayanan yang telah dilakukan selama ini tetap berjalan, maka perlu diatur pelaksanaan pelayanan kepada Wajib Pajak pada KPPBB induk (KPPBB yang wilayah kerjanya mencakup lokasi kantor KPPBB lama) dan KPPBB hasil pemekaran sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan pelayanan kepada Wajib Pajak pada KPPBB induk dan KPPBB hasil pemekaran dilakukan dengan administrasi yang terpisah dengan penanggung jawab masing-masing Kepala KPPBB sesuai dengan wilayah kerjanya.

  2. Sebelum KPPBB hasil pemekaran menempati gedung kantor yang baru sesuai dengan wilayah kerjanya, maka pelaksanaan pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak dilakukan secara bersama-sama di Pelayanan Satu Tempat (PST) pada KPPBB induk.

  3. Sebelum server untuk masing-masing KPPBB (KPPBB induk dan KPPBB hasil pemekaran) dapat disediakan, maka ditempuh kebijakan pemisahan basis data SISMIOP melalui pembuatan partisi/pemisah basis data pada server KPPBB induk oleh Tim Otomasi Direktorat PBB dan BPHTB sehingga pelayanan kepada Wajib Pajak untuk masing-masing KPPBB dapat diadministrasikan secara terpisah meskipun masih menggunakan server yang sama.

  4. Pemisahan basis data SISMIOP melalui partisi/pemisah basis data pada server KPPBB induk untuk tahap awal dilaksanakan pada KPPBB di wilayah DKI Jakarta, dan diharapkan pada akhir bulan Maret 2002 pembuatan partisi/pemisah basis data untuk seluruh KPPBB yang mengalami pemekaran dapat diselesaikan.

  5. Dalam hal pembuatan partisi/pemisah basis data pada server KPPBB induk belum dilaksanakan, maka pelayanan kepada Wajib Pajak pada KPPBB induk dan KPPBB hasil pemekaran tetap dilakukan melalui server dan basis data SISMIOP yang belum terpisah.

  6. Agar pelaksanaan ketentuan ini dapat berjalan dengan baik maka diminta agar masing-masing Kepala KPPBB terkait melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP setempat c.q. Bidang PBB dan BPHTB.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

A.n DIREKTUR JENDERAL
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

ttd

MOCH SOEBAKIR

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Pajak – PER 43/PJ./2007

Menimbang : bahwa untuk memberikan waktu yang cukup dan untuk menghindari kesulitan yang timbal sehubungan dengan dipindahkannya Wajib Pajak tertentu ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib…

Keputusan Menteri Keuangan – 420/KMK.01/1998

Menimbang : bahwa kebijaksanaan penetapan harga gula pasir produksi dalam negeri maupun harga gula pasir impor, dimaksudkan untuk kepentingan stabilisasi harga, meningkatkan gairah petani untuk…

Undang-Undang – 7 TAHUN 1991

Menimbang : bahwa dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, telah diatur mengenai kewajiban perpajakan sehubungan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh Subyek…