Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ/2012

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 07/PJ/2012

TAGGAL PENERBITAN

2 March 2012

OBJEK

rencana dan strategi pemeriksaan tahun 2012
PERATURAN

Sistem perpajakan Indonesia menganut self assessment system yang berdasarkan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan yang besar untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Self assessment system akan berjalan dengan baik apabila Wajib Pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dengan tingkat kepatuhan yang tinggi dan disertai dengan mekanisme penegakan hukum yang optimal oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sebagai salah satu mekanisme penegakan hukum atas self assessment system, Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Agar pemeriksaan, yang merupakan salah satu fungsi penegakan hukum terhadap self assessment system, dapat dilaksanakan dengan optimal maka diperlukan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang terencana, profesional, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, berdasarkan fokus dan strategi tertentu, dan menciptakan efek penggentar (deterrent effect).

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Direktur Jenderal Pajak memandang perlu untuk menetapkan rencana dan strategi pemeriksaan tahun 2012 yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

I.RENCANA PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

A.Rencana Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pemeriksaan

1.Rencana penerimaan pajak dari kegiatan pemeriksaan secara nasional untuk tahun2012 ditetapkan sebesar Rp13.300.000.000.000,00 (tiga belas triliun tiga ratus miliarrupiah).
2.Rencana penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka1 merupakan jumlahrealisasi penerimaan pajak dari kegiatan pemeriksaan yang terdiri atas:

a.pembayaran SKPKB/SKPKBT/STP hasil pemeriksaan melalui:

1)Surat Setoran Pajak (SSP) oleh Wajib Pajak;
2)SSP yang berasal dari kompensasi utang pajak melalui potonganSPMKP atau melalui transfer pembayaran sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 danperubahannya; dan/atau
3)Pemindahbukuan (Pbk) atas SSP;
b.SSP yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam rangka mengungkapkanketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (4) dan ayat (5) UU KUP.
3.Tidak diperhitungkan sebagai bagian dari realisasi penerimaan pajak dari kegiatanpemeriksaan apabila pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf adilakukan oleh Wajib Pajak setelah:

  1. penerbitan Surat Teguran dalam rangka Penagihan Pajak; dan/atau
  2. tindakan Penagihan Seketika dan Sekaligus.
4.Rencana penerimaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 didistribusikan kepadaDirektorat Pemeriksaan dan Penagihan dan Kantor Wilayah DJP dengan perinciansebagaimana ditetapkan pada Lampiran I.
5.Berdasarkan distribusi rencana penerimaan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I,Kepala Kantor Wilayah DJP harus mendistribusikan rencana penerimaan tersebutkepada setiap Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) yang berada di wilayah kerjanya danmenyampaikan hasil pendistribusian tersebut kepada Direktur Pemeriksaan danPenagihan melalui surat dan melalui surat elektronik (surel) ke [email protected] selambat-lambatnya tanggal 30 Maret 2012.
B.Refund Discrepancy

1.Refund Discrepancy merupakan nilai nominal restitusi yang tidak dikabulkan olehDirektur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan.
2.Contoh penghitungan Refund Discrepancy adalah sebagai berikut:

  1. Nilai lebih bayar menurut Wajib Pajak adalah Rp10 miliar, sedangkanketetapan oleh pemeriksa pajak berupa SKPLB sebesar Rp2 miliar, maka nilairefund discrepancy adalah Rp10 miliar – Rp2 miliar = Rp8 miliar.
  2. Nilai lebih bayar menurut Wajib Pajak adalah Rp10 miliar, sedangkanketetapan oleh pemeriksa pajak berupa SKPN, maka nilai refund discrepancyadalah Rp10 miliar – Rp0 = Rp10 miliar.
  3. Nilai lebih bayar menurut Wajib Pajak adalah Rp10 miliar, sedangkanketetapan oleh pemeriksa pajak berupa SKPKB sebesar Rp4 miliar, makanilai refund discrepancy adalah Rp10 miliar – Rp0 = Rp10 miliar.
3.Untuk tahun 2012, nilai realisasi penerimaan dari kegiatan pemeriksaan ditambahdengan refund discrepancy ditargetkan sebesar 2% dari realisasi penerimaan pajaksecara nasional (yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak).
C.Standar Prestasi Pemeriksa Pajak dan Rencana Penyelesaian Pemeriksaan

1.Standar prestasi pemeriksa pajak merupakan jumlah minimal Laporan HasilPemeriksaan (LHP) yang harus diselesaikan oleh pemeriksa pajak sepanjang tahun2012.
2.Standar prestasi pemeriksa pajak ditetapkan berdasarkan beban kerja per pemeriksapajak untuk menyelesaikan 1 (satu) penugasan/Surat Perintah Pemeriksaan (SP2)dengan memperhatikan:

  1. metode dan teknik pengujian yang harus dilakukan oleh pemeriksa pajak;
  2. jenis pemeriksaan;
  3. ruang lingkup pemeriksaan; dan
  4. segmentasi UP2.
3.Berdasarkan kriteria sebagaimana ditetapkan pada angka 2, standar prestasipemeriksa pajak untuk tahun 2012 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1
Standar Prestasi Pemeriksa

No.UP2Standar Prestasi per
Pemeriksa (LHP Konversi)
(1)(2)(3)
1
  1. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan
  2. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJPWajib Pajak Besar
3,77 LHP
2
  1. KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJPJakarta Khusus
  2. Seluruh KPP Madya
5,02 LHP
3KPP Pratama di lingkungan Kantor WilayahDJP Papua dan Maluku6,28 LHP
4KPP Pratama selain KPP Pratamadi lingkungan Kantor Wilayah DJP Papua danMaluku7,54 LHP
4.Standar sebagaimana dimaksud pada Tabel 1 ditetapkan dengan menggunakanpenghitungan (konversi) sebagai berikut:

Tabel 2
Penghitungan Konversi

NoRuang Lingkup PemeriksaanPersentase
Konversi
(1)(2)(3)
1Pemeriksaan all-taxes atas:

  1. SPT Tahunan PPh Badan;
  2. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada KPP Wajib PajakBesar Orang Pribadi; atau
  3. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang melakukankegiatan usaha atau pekerjaan bebas danmenyelenggarakan pembukuan
100%
2Pemeriksaan all-taxes atas SPT Tahunan PPh Orang Pribadiselain SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebagaimanadimaksud pada nomor 1 huruf b dan c75%
3Pemeriksaan beberapa jenis pajak atas:

  1. Wajib Pajak Badan;
  2. Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Wajib PajakBesar Orang Pribadi; atau
  3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatanusaha atau pekerjaan bebas dan menyelenggarakanpembukuan
70%
4Pemeriksaan beberapa jenis pajak atas Wajib Pajak OrangPribadi selain Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimanadimaksud pada nomor 3 huruf b dan huruf c60%
5Single-tax SPT Masa PPN 1 (satu) Masa Pajak30%
6Single-tax SPT Masa PPN lebih dari 1 (satu) Masa Pajak60%
7Single-tax untuk pemeriksaan PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23/26,atau PPh Final60%
8Pemeriksaan dihentikan sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun2011 (LHP sumir)80%
9Pemeriksaan untuk tujuan lain yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak (bukan dilakukan oleh SatgasPemeriksaan Tujuan Lain)15%
10Pemeriksaan sumir lainnya10%

Keterangan: Pemeriksaan Wajib Pajak lokasi tetap menggunakan dasar konversi padatabel di atas, yang disesuaikan dengan ruang lingkup pemeriksaannya.
Ilustrasi penghitungan standar prestasi penyelesaian pemeriksaan dijelaskan padaLampiran II.

5.Berdasarkan standar prestasi sebagaimana dimaksud pada angka3 danmemperhatikan jumlah pemeriksa pajak di seluruh Indonesia, maka rencanapenyelesaian pemeriksaan secara nasional untuk tahun 2012 ditetapkan sebanyak28.483 LHP konversi.
6.Perincian rencana penyelesaian pemeriksaan untuk tahun2012 untuk masing-masing UP2 di seluruh Indonesia adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran ISurat Edaran ini.
7.Dalam hal terdapat perubahan jumlah pemeriksa pajak pada suatu UP2, maka rencanapenyelesaian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan/atau angka 6dapat disesuaikan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
D.Rencana Penyelesaian Tunggakan Pemeriksaan
Terhadap tunggakan pemeriksaan yang SP2-nya terbit sebelum tanggal 3 Mei 2011 dan belumdiselesaikan sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Edaran ini, harus diselesaikanselambat-lambatnya tanggal 30 April 2012.
II.STRATEGI PENCAPAIAN RENCANA PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHANKEWAJIBAN PERPAJAKAN

A.Umum

1.Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakandilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak.
2.Prioritas penyelesaian pemeriksaan ditentukan sebagai berikut:

a.Pemeriksaan Rutin atas SPT Lebih Bayar Restitusi dan perluasannya yangmempunyai pengaruh kompensasi;
b.Pemeriksaan Rutin atas SPT Lebih Bayar Kompensasi yang segera daluwarsapenetapannya;
c.Pemeriksaan Khusus yang memiliki potensi penerimaan yang signifikan;
d.Pemeriksaan Rutin terkait dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang akanmeninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
e.Pemeriksaan Rutin terkait dengan Wajib Pajak Badan yang melakukanpenggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, pemecahan usaha,pengambilalihan usaha, dan likuidasi/penutupan usaha; dan
f.Pemeriksaan Rutin atas SPT Tahunan PPh yang menyatakan rugi tidak lebihbayar yang memiliki potensi penerimaan signifikan, yang:

1)terdapat transaksi signifikan dengan pihak lain yang memilikihubungan istimewa;
2)mempunyai pengaruh kompensasi pada tahun-tahun pajakberikutnya; atau
3)kerugiannya terjadi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut atau lebih.
B.Fokus Pemeriksaan

1.Agar pelaksanaan pemeriksaan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaianrencana penerimaan dari kegiatan pemeriksaan dan memiliki efek penggentar(deterrent effect) yang optimal, maka perlu ditetapkan fokus pemeriksaan untuk tahun2012.
2.Fokus pemeriksaan merupakan sektor usaha tertentu atau Wajib Pajak tertentu yangmenjadi sasaran utama Pemeriksaan Khusus baik pada tingkat nasional maupun padatingkat Kantor Wilayah DJP pada tahun 2012.
3.Fokus pemeriksaan nasional untuk tahun 2012 ditetapkan berdasarkan parametersebagai berikut:

a.sektor usaha yang memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomiandan penerimaan pajak;
b.sektor usaha yang pada tahun 2011 dan tahun-tahun sebelumnya tingkatkepatuhannya masih rendah;
c.sektor usaha yang pada tahun 2012 memiliki kemampuan membayar (abilityto pay) yang tinggi; dan
d.sektor usaha atau Wajib Pajak tertentu yang menjadi perhatian publik.
4.Fokus pemeriksaan nasional tahun 2012 untuk Wajib Pajak Badan ditetapkansebagai berikut:

Tabel 3
Fokus Pemeriksaan Nasional Wajib Pajak Badan

No.Sektor UsahaKlasifikasi Lapangan Usaha (KLU)
(1)(2)(3)
1Kelapa Sawit01134; 15141
2Pertambangan10101; 111**; 112**
3Media Massa22120; 64290; 92132
4Industri Bahan Kimia24***
5Industri Pengolahan26***; 27***
6Otomotif341**; 501**; 502**; 503**; 504**
7Konstruksi45***
8Perdagangan Besar (termasukimportir indentor)51***
9Bank dan Asuransi65***; 66***
10Real Estate701**
11Jasa Konsultasi741**
5.Fokus pemeriksaan nasional tahun 2012 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi ditetapkansebagai berikut:

  1. Konsultan pajak, pengacara/advokat, dan notaris;
  2. Orang Pribadi yang memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak Badan yangsedang/telah dilakukan pemeriksaan.
6.Selain fokus pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, fokuspemeriksaan nasional tahun 2012 juga ditetapkan terhadap:

  1. Wajib Pajak yang telah menerima pengembalian pendahuluan kelebihanpembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C UU KUP; atau
  2. Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang telah menerima pengembalianpendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 ayat (4c) UU PPN dan PPnBM.
7.Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukandengan menggunakan prosedur pemeriksaan khusus sebagaimana diatur dalamSurat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-85/PJ/2011 tentang KebijakanPemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
8.Fokus pemeriksaan regional merupakan sektor usaha yang diusulkan oleh setiapKantor Wilayah DJP sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I.
C.Strategi Pemeriksaan Rutin

1.Kepala Seksi Pemeriksaan harus membuat dan memutakhirkan Daftar PersediaanWajib Pajak yang akan diusulkan Pemeriksaan Rutin dengan menggunakan formatsebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomorSE-85/PJ/2011 tentang Kebijakan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan PemenuhanKewajiban Perpajakan.
2.Kepala Seksi Pemeriksaan tidak perlu mengusulkan Pemeriksaan Rutin atas:

  1. SPT Lebih Bayar Restitusi yang memenuhi kriteria Pasal 17C dan 17D UU KUPdan memilih pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pengembalianpendahuluan kecuali berdasarkan hasil penelitian Wajib Pajak tidak dapatditerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
  2. Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah yang menyampaikan SPT MasaPPN Lebih Bayar Restitusi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4c) UU PPNdan PPnBM; dan
  3. PKP selain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4b) UU PPN dan PPnBM, yangmengajukan permohonan pengembalian tidak pada akhir tahun buku.
D.Strategi Pemeriksaan Khusus

1.Kepala UP2 harus mengusulkan dan melaksanakan Pemeriksaan Khusus denganmemperhatikan beban kerja Pemeriksaan Rutin, standar prestasi penyelesaianpemeriksaan, dan rencana penerimaan dari kegiatan pemeriksaan.
2.Untuk UP2 di lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Kantor Wilayah DJPJakarta Khusus, dan KPP Madya, Kepala UP2 harus menyampaikan usul PemeriksaanKhusus yang terkait dengan transaksi transfer pricing minimal 5 (lima) usulanpemeriksaan, dan dari usulan tersebut masing-masing UP2 harus melaksanakanpemeriksaan terkait dengan transaksi transfer pricing, dengan ketentuan sebagaiberikut:

  1. Untuk UP2 di lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan KantorWilayah DJP Jakarta Khusus, harus melaksanakan sekurang-kurangnya 3(tiga) Pemeriksaan Khusus; dan
  2. Untuk KPP Madya harus melaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu)Pemeriksaan Khusus.
3.Untuk UP2 di lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Kantor Wilayah DJPJakarta Khusus, dan Kantor Wilayah DJP di Jakarta, Kepala UP2 harus menyampaikansekurang-kurangnya 1 (satu) usulan Pemeriksaan Khusus terkait dengan transaksiperusahaan dalam satu grup kepada Kepala Kantor Wilayah DJP atasannya. KepalaKantor Wilayah DJP selanjutnya harus mengoordinasikan usulan maupun pelaksanaanpemeriksaannya dalam bentuk pemeriksaan simultan dengan melibatkan UP2 terkait.
Jika terdapat pemeriksaan simultan yang melibatkan lebih dari satu Kantor Wilayah DJPmaka Kepala Kantor Wilayah DJP yang mengusulkan pemeriksaan simultan harusberkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP terkait. Jumlah pemeriksaansimultan pada setiap Kantor Wilayah DJP sekurang-kurangnya 1 (satu) pemeriksaansimultan.
4.Usul Pemeriksaan Khusus dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak nomor SE-85/PJ/2011 tentang Kebijakan Pemeriksaan untukMenguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
5.Usul Pemeriksaan Khusus harus mengacu pada fokus pemeriksaan, baik fokuspemeriksaan nasional maupun fokus pemeriksaan Kantor Wilayah DJP.
6.Usul Pemeriksaan Khusus di luar fokus pemeriksaan hanya dapat dilakukan terhadapWajib Pajak:

  1. yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan yang tinggi; dan
  2. terdapat potensi penerimaan pajak yang signifikan.
7.Terkait dengan fokus pemeriksaan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksudpada Romawi II Huruf B angka 5 huruf b, data Wajib Pajak Orang Pibadi yang memilikiketerkaitan dengan Wajib Pajak Badan (20 data dengan nilai terbesar) harusdisampaikan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan menggunakanformulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III.
Contoh :

  1. Wajib Pajak Badan dilakukan pemeriksaan dan terdapat potensi pajak daripemegang saham, maka data tersebut harus disampaikan kepada DirekturPemeriksaan dan Penagihan.
  2. Wajib Pajak Badan (Perusahaan Asuransi) dilakukan pemeriksaan, kemudianterdapat bukti potong atas penghasilan Agen/Broker/Petugas Dinas Luar, atauWajib Pajak Orang Pribadi lainnya, misalnya Notaris, maka data tersebut harusdisampaikan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
  3. Wajib Pajak Badan (Rumah Sakit) dilakukan pemeriksaan, kemudian terdapatbukti potong atas penghasilan Dokter atau Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya,maka data tersebut harus disampaikan kepada Direktur Pemeriksaan danPenagihan.
  4. Wajib Pajak Badan dilakukan pemeriksaan, kemudian terdapat data misalnyainvoice (tagihan) atau bukti kontrak kepada pemasok (supplier) yangmerupakan Wajib Pajak Orang Pribadi maka data tersebut harus disampaikan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
8.Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pemeriksaan Khusus, DirekturPemeriksaan dan Penagihan dapat menerbitkan instruksi Pemeriksaan Khususberdasarkan hasil analisis risiko yang dilakukan oleh Direktorat Pemeriksaan danPenagihan.
9.Dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan terkait dengan transferpricing, Kepala Kantor Wilayah DJP harus membentuk Satuan Tugas PenangananTransfer Pricing sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomorPER-55/PJ/2010 dan perubahannya.
10.Dalam rangka pengendalian mutu pemeriksaan terkait transfer pricing, setiap UP2yang melakukan koreksi objek pajak sehubungan dengan transaksi transfer pricingsebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih, harusmenyampaikan koreksi tersebut kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan untukselanjutnya dilakukan pengendalian mutu oleh Tim Pengendali Mutu PemeriksaanTransfer Pricing sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP-120/PJ/2011 dan perubahannya.
11.Dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajakkhususnya yang melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor barang dan/atau jasa,Direktur Jenderal Pajak akan melakukan pemeriksaan secara bersama denganDirektur Jenderal Bea dan Cukai.
III.STRATEGI PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KETENTUANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
Pemeriksaan untuk tujuan lain merupakan pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka melaksanakanketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan tidak dimaksudkan untukmenerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak. Untuk tahun 2012, strategi pemeriksaanuntuk tujuan lain ditetapkan sebagai berikut:

1.Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak.
2.Dalam hal dipandang perlu, Kepala UP2 dapat membentuk Satuan Tugas Pemeriksaan untukTujuan Lain (Satgas Pemeriksaan Tujuan Lain) untuk melaksanakan pemeriksaan untuk tujuanlain.
3.Jabatan Supervisor dalam Satgas Pemeriksaan Tujuan Lain dijabat oleh Pejabat FungsionalPemeriksa Pajak yang telah memenuhi syarat sebagai Supervisorsebagaimana diatur dalamPeraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-31/PJ/2008 tentang Pedoman PenunjukanSupervisor dan Ketua Tim Pemeriksa Pajak.
4.Pegawai yang dapat ditunjuk sebagai anggota Satgas Pemeriksaan Tujuan Lain adalah pegawaiyang memiliki pengetahuan tentang pemeriksaan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. untuk Ketua Tim adalah pelaksana dengan ijazah paling rendah Sekolah MenengahUmum/yang sederajat dan berpangkat paling rendah Pengatur Tingkat I (golonganruang ll/d);
  2. untuk Anggota Tim adalah pelaksana dengan ijazah paling rendah SekolahMenengah Umum/yang sederajat dan berpangkat paling rendah Pengatur MudaTingkat I (golongan ruang ll/b).
5.Pegawai yang tidak dapat ditunjuk menjadi anggota Satgas Pemeriksaan Tujuan Lain adalahPejabat Eselon IV, Account Representative (AR), Juru Sita Pajak Negara, dan PejabatFungsional Penilai.
6.Daftar pegawai yang ditunjuk menjadi anggota Satgas Pemeriksaan Tujuan Lain danperubahannya harus disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP atasan denganmenggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV.
7.Prioritas penyelesaian pemeriksaan untuk tujuan lain ditetapkan sebagai berikut:

  1. pemeriksaan untuk tujuan lain yang batas waktu penyelesaian pemeriksaannyaditentukan dalam surat instruksi pemeriksaan;
  2. pemeriksaan untuk tujuan lain yang terkait dengan pemberian NPWP dan/ataupengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, serta penghapusan NPWP dan/ataupencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan
  3. pemeriksaan untuk tujuan lain selain tersebut pada huruf a dan huruf b.
8.Dalam hal pada saat pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain ditemukan potensi pajak baikuntuk tahun yang sedang diperiksa maupun untuk tahun-tahun lainnya, maka potensi tersebutdisampaikan secara tertulis kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang terkait untukditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9.Pemeriksaan untuk tujuan lain harus diselesaikan dalam jangka waktu pemeriksaansebagaimana ditetapkan dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan nomor 82/PMK.03/2011tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 199/PMK.03/2007 tentang TataCara Pemeriksaan Pajak.
IV.MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN
Dalam rangka memenuhi target Indikator Kinerja Utama dan terlaksananya kegiatan pemeriksaansesuai dengan rencana dan strategi yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan monitoring, evaluasi,dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana dan strategi pemeriksaan. Kegiatan tersebut harusdilakukan baik oleh Kepala UP2, Kepala Kantor Wilayah DJP, maupun Direktur Pemeriksaan danPenagihan. Terkait dengan kegiatan tersebut ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1.Kepala Seksi Pemeriksaan bertanggung jawab untuk melakukan perekaman administrasikegiatan pemeriksaan ke dalam Menu Pemeriksaan pada Sistem Informasi DJP (SIDJP) danAplikasi Laporan Pemeriksaan Pajak (ALPP).
2.Dalam hal dipandang perlu, Kepala UP2 dapat menginstruksikan Pejabat Fungsional PemeriksaPajak untuk membantu melakukan perekaman administrasi kegiatan pemeriksaansebagaimana dimaksud pada angka 1.
3.Dalam rangka meningkatkan kualitas data ALPP, perekaman sebagaimana dimaksud padaangka 1 harus dilakukan segera untuk setiap tahapan pemeriksaan yang telah dilaksanakansecara benar dan lengkap.
4.Tahapan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi antara lain: LP2, SP2,ST, LHP, Nota Penghitungan, surat ketetapan pajak, pembayaran surat ketetapan pajak dalammata uang asing, dan Pbk.
5.Kepala UP2 menggunakan data pada ALPP untuk melakukan pengendalian terhadap kegiatanpelaksanaan pemeriksaan, memastikan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan, dan memastikan pencapaian rencana yang telah ditetapkan.
6.Kepala KPP harus membuat laporan evaluasi pelaksanaan rencana pemeriksaan yang terdiridari:

  1. Laporan Bulanan Evaluasi Kegiatan Pemeriksaan (Laporan Penyelesaian Pemeriksaan);
  2. Laporan Bulanan Rekapitulasi Refund Discrepancy dan Penerimaan Hasil Pemeriksaan(Laporan Penerimaan dari Kegiatan Pemeriksaan, dan Laporan Refund Discrepancy danPenerimaan dari Kegiatan Pemeriksaan);
  3. Laporan Triwulanan Kegiatan Konseling, Analisis Risiko dan Usulan/lnstruksi Pemeriksaan Khusus terkait Transfer Pricing khusus untuk KPP di Lingkungan KantorWilayah DJP Wajib Pajak Besar, KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, danKPP Madya.
  4. Laporan Triwulanan Hasil Pemeriksaan Dengan Koreksi Transfer Pricing khusus untukKPP di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, KPP di Lingkungan KanwilDJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya.
7.Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a dan b dibuat dengan cara mencetak darisitus ALPP (http://10.254.4.54). Untuk laporan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf cdan d dibuat sesuai dengan format sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur JenderalPajak nomor SE-26/PJ/2011 tentang Sistem, Bentuk, Isi dan Kode Laporan Rutin di LingkunganDirektorat Jenderal Pajak.
8.Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 7 harus disampaikan kepada Kepala KantorWilayah DJP atasannya secara bulanan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
9.Dengan menggunakan data pada ALPP, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dan KepalaKantor Wilayah DJP harus melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadappencapaian rencana pemeriksaan dan pelaksanaan strategi pemeriksaan pada wilayah kerjayang menjadi kewenangannya.
10.Berdasarkan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 9, DirekturPemeriksaan dan Penagihan dan Kepala Kantor Wilayah DJP harus mengambil langkah-langkahstrategis dalam rangka mengamankan pencapaian rencana pemeriksaan tahun 2012 sesuaidengan kewenangannya.
11.Direktur Pemeriksaan dan Penagihan melalui Kepala Sub Direktorat Teknik dan PengendalianPemeriksaan harus membuat laporan evaluasi dan melakukan pemeringkatan terhadap seluruhUP2 berdasarkan pencapaian rencana pemeriksaan tahun 2012 secara berkala setiap 6 (enam)bulan dan untuk selanjutnya menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Direktur JenderalPajak dan ditembuskan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah DJP.
12.Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dapat memberikan apresiasi kepada Kantor Wilayah DJP,UP2, Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak, dan/atau Satgas Pemeriksaan Tujuan Lain ataspencapaian kinerja pemeriksaan tahun 2012.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Maret 2012
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Tembusan:

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji;dan
  3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 8/PJ/2011

Sehubungan dengan diperlukannya pengaturan terkait dengan tindak lanjut hasil rekonsiliasi Modul Penerimaan Negara (MPN) dengan Laporan Arus Kas (LAK) yang dinyatakan sebagai transaksi partially match,…

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai – P 34/BC/2007

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2007 tentang Registrasi Importir, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang…