Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.24/1999

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 07/PJ.24/1999

TAGGAL PENERBITAN

8 April 1999

OBJEK

pengamanan ssp
PERATURAN

Sehubungan dengan maraknya pemberitaan mass media tentang penggelapan pajak/pemalsuan SSP, telah dikeluarkan penegasan pengadministrasian SSP melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ.24/1999 tanggal 29 Maret 1999.

Penegasan yang dicantumkan dalam surat edaran tersebut bukan merupakan hal baru melainkan sudah pernah ditetapkan dalam surat keputusan maupun surat-surat edaran beberapa waktu yang lalu. Kepada para pejabat/petugas yang baru memangku tugasnya diminta mempelajari kembali surat-surat keputusan maupun surat edaran yang berkenaan dengan penerimaan pajak maupun pengadministrasian dan pengamanan Surat Setoran Pajak.

Surat-surat keputusan maupun surat edaran yang berkenaan dengan hal tersebut, antara lain adalah :

  1. SE-27/PJ.9/1992 tanggal 1 Agustus 1992 tentang Konfirmasi Setoran Pajak.

  2. SE-26/PJ/1993 tanggal 24 Agustus 1993 tentang Penatausahaan Setoran Penerimaan Negara melalui Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi.

  3. SE-07/PJ/1993 tanggal 8 Maret 1993 tentang Setoran PPN/PPn BM ex Keppres 56/1988.

  4. SE-33/PJ.54/1993 tanggal 3 November 1993 tentang Konfirmasi Setoran PPN/PPnBM ex Keppres 56/1988.

  5. S-272/PJ.95/1996 tanggal 10 Juni 1996 tentang Pembukuan Penerimaan Pajak.

  6. SE-04/PJ.7/1997 tanggal 5 Mei 1997 tentang Pemeriksaan terhadap Keabsahan SSP lembar ke-3 sebagai Bukti Setoran Pajak yang dapat Diperhitungkan sebagai Kredit Pajak.

  7. KEP-11/PJ/1994 tanggal 21 Februari 1994 tentang Pedoman Induk Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi Pajak.

  8. SE-05/PJ.9/1995 tanggal 8 Mei 1995 tentang Penyesuaian Pedoman Induk TUPRP.

Demikian untuk dilaksanakan.

DIREKTUR JENDERAL

ttd

A. ANSHARI RITONGA

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Perbendaharaan – PER 55/PB/2006

Menimbang : bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan APBN dan peraturan perundang-undangan lainnya;…

Keputusan Menteri Keuangan – 639/KMK.04/1997

Menimbang : Bahwa dalam rangka mempercepat penyaluran pembagian hasil penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada yang berhak, dipandang perlu mengatur pelimpahan wewenang…

Keputusan Presiden – 89 TAHUN 1996

Menimbang : bahwa dalam upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, dipandang perlu mengambil langkah dan kebijaksanaan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah di Indonesia khususnya…