Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.423/1992

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 07/PJ.423/1992

TAGGAL PENERBITAN

24 February 1992

OBJEK

restitusi bea masuk
PERATURAN

Berkenaan dengan adanya keputusan-keputusan Menteri Keuangan RI tentang pemberian restitusi/pengembalian bea masuk atas barang tertentu kepada importir tertentu (foto copy contoh keputusan dimaksud terlampir), dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut :

  1. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf e Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, jumlah bea masuk yang direstitusi merupakan penghasilan bagi wajib pajak penerima restitusi untuk tahun pajak diterimanya pengembalian tersebut, apabila sebelumnya bea masuk dimaksud telah dibebankan sebagai biaya perusahaan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

  2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerima tembusan keputusan tersebut sepanjang menyangkut wajib pajak yang berdomisili di luar wilayah kerjanya agar segera meneruskannya ke Kantor Pelayanan Pajak domisili wajib pajak yang bersangkutan.

  3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerima tembusan keputusan pemberian restitusi tersebut yang menyangkut wajib pajak yang berdomisili di dalam wilayah kerjanya agar menggunakannya sebagai data guna mengecek kebenaran penghitungan PPh yang dilaporkan dalam SPT Tahunan. Apabila ternyata dalam SPT Tahunan yang berkenaan jumlah bea masuk yang direstitusi tersebut belum diperhitungkan sebagai penghasilan, sedang sebelumnya wajib pajak telah memperhitungkannya sebagai biaya perusahaan, maka kepada wajib pajak diminta untuk melakukan pembetulan SPT Tahunannya dan menyetor kekurangan PPh yang terutang beserta sanksi bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. MAR’IE MUHAMMAD

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 667/PJ./2001

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.04/1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai…

Peraturan Lainnya – 35/SEOJK.04/2016

Sehubungan ketentuan angka 6 huruf a angka 10) Peraturan Nomor IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-264/BL/2011 tanggal 31…