Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.51/1993

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 07/PJ.51/1993

TAGGAL PENERBITAN

8 March 1993

OBJEK

PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama (buku kedelapan belas ikapi)
PERATURAN

Sehubungan dengan terbitnya Buku Kedelapan belas IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari :

  1. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 3436/A/A4/B/93 tanggal 29 Januari 1993, dan
  2. Departemen Agama dengan surat Nomor P.III/KU.03.1/1187/246/1992 tanggal 22 Desember 1992.

Dengan adanya rekomendasi tersebut, maka semua buku-buku yang judulnya tercantum dalam buku Kedelapanbelas IKAPI tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1990, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 396/KMK.04/1990 dan Nomor 397/KMK.04/1990 serta pedoman pelaksanaannya dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ.5.2/1990 tanggal 11 Juni 1990 (Seri PPN-164).

Tata cara dan tata usaha atas pelaksanaan PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan buku-buku tersebut tetap berpedoman pada Surat Edaran Seri PPN-164.

Selanjutnya diminta agar Saudara menghubungi pengurus IKAPI setempat untuk mendapatkan Buku Kedelapan belas IKAPI dimaksud untuk keperluan pengawasan pelaksanaan PPN Ditanggung Pemerintah oleh para Pengusaha Kena Pajak di wilayah kerja Saudara masing-masing.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

MAR’IE MUHAMMAD

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 25/PJ.6/1999

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 523/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan…

Peraturan Pemerintah – 5 TAHUN 1998

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dipandang perlu untuk mengatur tata cara penyanderaan, tempat…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 29/PJ.5/2000

Sehubungan masih terdapatnya perbedaan penafsiran atas dokumen perbankan yang dikenakan Bea Meterai dan tata cara pelunasannya, maka dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut : Berdasarkan…