Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.51/1998

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 07/PJ.51/1998

TAGGAL PENERBITAN

24 April 1998

OBJEK

pencabutan pemberian fasilitas impor atas barang modal dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta
PERATURAN

Bersama ini disampaikan fotokopi Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1998 Tanggal 9 Maret 1998 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 Tanggal 9 Juli 1992 Tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta dan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 190/KMK.04/1998 Tanggal 23 Maret 1998 Tentang Pencabutan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 128/KMK.00/1993 Tanggal 10 Februari 1993 Tentang Pemberian Fasilitas Impor atas Barang Modal Dalam Rangka Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :

  1. Sesuai dengan Pasal I jo Pasal II Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1998, maka ketentuan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 mengenai pemberian fasilitas atas impor Barang Modal dalam rangka Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta mulai tanggal 9 Maret 1998 telah dihapus.

  2. Sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 190/KMK.04/1998, maka Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor : 128/KMK.00/1993 tentang Pemberian Fasilitas Impor Atas Barang Modal Dalam Rangka Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta telah dicabut.

  3. Sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 190/KMK.04/1998, pengusaha yang telah menggunakan fasilitas berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 128/KMK.00/1993 yang diberikan sebelum berlakunya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 190/KMK.04/1998 ini, kemudian ternyata Barang Modal yang bersangkutan :
    1. digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan semula;
    2. dijual atau dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya; maka pengusaha yang bersangkutan wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

A. ANSHARI RITONGA

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Pajak – PER-31/PJ/2014

Menimbang : bahwa ketentuan mengenai pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi…