Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.52/2003

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 07/PJ.52/2003

TAGGAL PENERBITAN

30 January 2003

OBJEK

penyampaian lampiran spt masa dalam media elektronik
PERATURAN

Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai penyampaian lampiran SPT Masa PPN dalam bentuk Media Elektronik bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-756/PJ/2001 tentang Penyampaian Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN Dalam Bentuk Media Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-327/PJ/2002, bahwa Pengusaha Kena Pajak yang dalam satu Masa Pajak melaporkan 500 Faktur Pajak Standar atau lebih wajib menyampaikan Lampiran SPT Masa PPN dalam bentuk Media Elektronik yang elemen datanya sudah sesuai dengan Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut. Dalam ketentuan tersebut tidak diatur mengenai sanksi apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban menyampaikan lampiran SPT Masa PPN dalam bentuk Media Elektronik.

  2. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak hendaknya menghimbau kepada Wajib Pajak sebagaimana tersebut pada butir 1 diatas untuk dapat menyampaikan Lampiran SPT Masa PPN dalam bentuk Media Elektronik.

  3. Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap Wajib Pajak yang telah dihimbau tetapi tidak merespon untuk menyampaikan lampiran SPT Masa dalam Media Elektronik maka dianggap SPT Masa yang disampaikan tidak lengkap dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Demikian agar maklum dan menjadi perhatian.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

HADI POERNOMO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 747/KMK.04/1990

Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan iklim investasi di wilayah tertentu, dipandang perlu untuk memberikan pengaturan secara khusus tentang kompensasi kerugian dalam menghitung…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.1013/1999

Sehubungan dengan telah disampaikannya nota ratifikasi Protokol yang mengubah Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Kanada pada tanggal 31 Desember 1998, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 25/PJ.24/1995

Sehubungan dengan adanya pungutan pajak yang bersifat final, yang berpengaruh terhadap proses administrasi SSP, bersama ini diberikan penegasan terhadap beberapa hal sebagai berikut : SSP…