Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.533/1999

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 07/PJ.533/1999

TAGGAL PENERBITAN

24 May 1999

OBJEK

pelimpahan wewenang menerbitkan surat ijin pencetakan tanda lunas bea meterai atas kuitansi rekening listrik
PERATURAN

Sehubungan dengan pemberian wewenang yang lebih luas dari Kantor Pusat PT. PLN (persero) kepada unit-unit PLN di seluruh Indonesia dalam mengelola usahanya termasuk dalam pemenuhan kewajiban perpajakan khususnya pelunasan Bea Meterai atas kuitansi rekening listrik, dengan ini diberitahukan sebagai berikut :

  1. Bahwa sebelumnya telah diberikan ijin pelunasan Bea Meterai atas kuitansi rekening listrik dengan menggunakan mesin pengolah data (komputer) kepada Kantor Pusat PT. PLN (Persero) sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-205/PJ.33/1986 tanggal 29 September 1986.

  2. Dalam rangka penyederhanaan prosedur ijin pelunasan Bea Meterai atas kuitansi rekening listrik serta pelaporannya, maka pemberian ini pencetakan tanda “Lunas Bea Meterai” atas kuitansi rekening listrik dengan menggunakan mesin pengolah data (komputer) pada tiap kantor unit/cabang PLN dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat.

  3. Wewenang pemberian ijin tersebut dilimpahkan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat secara efektif diberlakukan sejak diterbitkannya Surat Edaran ini. Dengan demikian seluruh persoalan yang berkaitan dengan pemberian ijin pencetakan tanda Lunas Bea Meterai atas kuitansi rekening listrik tersebut dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.

  4. Selanjutnya berkenaan dengan pemberian ijin tersebut di atas, diberikan petunjuk sebagai berikut :

    4.1.

    Untuk memperoleh ijin pencetakan tanda Lunas Bea Meterai atas kuitansi rekening listrik, kantor unit/cabang PLN harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan mengisi formulir yang telah ditentukan (form KP PPN 3.4 terlampir) rangkap 3 (tiga) dengan melampirkan SSP lembar ke 1 dan 3 asli sebagai bukti setoran Bea Meterai di muka untuk periode 1 (satu) bulan atau lebih yang jumlahnya disesuaikan dengan estimasi penggunaan Bea Meterai atas kuitansi rekening listrik.

    4.2.

    Bila permohonan tersebut pada butir 1 di atas disetujui, maka SSP lembar ke 1 dan 3 asli tersebut supaya dibubuhkan kata-kata “Sudah digunakan untuk pencetakan tanda Lunas Bea Meterai” (contoh terlampir).

    4.3.

    Setiap kali pengajuan ijin berikutnya, formulir Pemberitahuan Pencetakan Tanda Lunas Bea Meterai atas rekening listrik selain dilampiri Surat Setoran Pajak, juga harus dilampirkan perhitungan realisasi penggunaan Bea Meterai bulan-bulan sebelumnya.

    4.4.

    Apabila terdapat pemakaian Bea Meterai yang melebihi deposit yang telah disetorkan, maka kekurangan Bea Meterai tersebut harus disetor ditambah dengan denda sebesar 200% dari jumlah yang kurang disetor tersebut sesuai Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985.

  5. Untuk tertibnya pelaksanaan dan memudahkan pengawasan diminta agar Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan menyelenggarakan tata usaha dan pencatatan yang dianggap perlu.

  6. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-205/PJ.33/1986 tanggal 29 September 1986 tentang pemberian ijin penggunaan komputer untuk peneraan Bea Meterai Lunas kepada PLN, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

A. ANSHARI RITONGA

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.7/1995

Sehubungan dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994, maka pengaturan tentang kode…

Keputusan Menteri Keuangan – 584/KMK.05/1996

Menimbang : bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dipandang perlu untuk menetapkan tata cara pembulatan jumlah bea masuk, denda administrasi, bunga,…

Keputusan Menteri Keuangan – 490/KMK.03/2006

Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 sampai dengan tahun 1995 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal…