Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.533/2000

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 07/PJ.533/2000

TAGGAL PENERBITAN

3 March 2000

OBJEK

pelunasan bea meterai atas dokumen yang masih menggunakan benda meterai lama (desain 1995) (rev 008/00)
PERATURAN

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang adanya pelunasan Bea Meterai atas dokumen yang dibuat sejak tanggal 1 Januari 2000 dengan masih menggunakan Benda Meterai lama (desain 1995), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200 (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar tersebut dengan pemeteraian kemudian.

  2. Sesuai Pasal III Keputusan Menteri Keuangan Nomor 560/KMK.04/1999 tanggal 15 Desember 1999, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2000 dokumen yang terutang Bea Meterai dilunasi dengan membubuhkan Benda Meterai tahun 2000.

  3. Berdasarkan ketentuan pada butir 1 dan 2 tersebut di atas, dengan ini ditegaskan sebagai berikut :

    3.1.

    Dokumen yang dibuat atau diterbitkan sejak tanggal 1 Januari 2000 yang Bea Meterainya dilunasi dengan menggunakan Benda Meterai lama (desain 1995) dianggap sebagai dokumen yang tidak bermeterai.

    3.2.

    Dengan demikian, dokumen tersebut harus dilunasi Bea Meterai berikut dendanya dengan cara pemeteraian kemudian yang dilakukan oleh Pejabat Kantor Pos setempat.

Demikian untuk dilaksanakan dan disebarluaskan kepada para Wajib Pajak di lingkungan masing-masing.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

MACHFUD SIDIK

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 522/KMK.01/1997

Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong perkembangan industri telekomunikasi, dipandang perlu untuk memberikan pembebasan bea masuk atas impor bahan baku/komponen jarigan Sambungan Telepon Digital Indonesia…

Peraturan Menteri Keuangan – 231/PMK.011/2011

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang…