Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.6/1994

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 07/PJ.6/1994

TAGGAL PENERBITAN

9 February 1994

OBJEK

rencana penerimaan pbb tahun 1994/1995
PERATURAN

Sehubungan dengan perihal sebagaimana pokok Surat Edaran di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Sebagaimana diketahui Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan saat ini belum menetapkan Rincian Rencana Penerimaan PBB Tahun Anggaran 1994/1995 per sektor, per Daerah Tingkat II, per KP.PBB.

  2. Namun diperkirakan khusus untuk Sektor Pedesaan dan Perkotaan, dibandingkan dengan tahun 1993/1994 akan mengalami peningkatan kurang lebih sebagai berikut:
    1. PBB Sektor Pedesaan diperkirakan paling sedikit sebesar 120% dari prognosa realisasi penerimaan PBB Sektor Pedesaan tahun 1993/1994.
    2. PBB Sektor Perkotaan diperkirakan paling sedikit sebesar 125% dari prognosa realisasi penerimaan PBB Sektor Perkotaan tahun 1993/1994.
  3. Untuk mengantisipasi kemungkinan keluarnya kebijakan baru di bidang pengenaan PBB, maka SPPT PBB Pedesaan dan/atau Perkotaan dengan peruntukan perumahan serta NJOP-nya lebih dari atau sama dengan Rp. 1 milyar, penyampaian SPPT tahun 1994 agar ditangguhkan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

MACHFUD SIDIK

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai – KEP 69/BC/2003

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, hal-hal yang menyangkut…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 11/PJ.3/1987

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, dipandang perlu untuk mempercepat proses penyelesaian keberatan wajib pajak. bahwa Kepala Inpeksi Pajak dan Kepala Kantor…

Peraturan Pemerintah – 35 TAHUN 2005

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pungutan Ekspor atas…