Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.6/1997

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 07/PJ.6/1997

TAGGAL PENERBITAN

8 April 1997

OBJEK

pelaksanaan pendataan objek dan subjek pbb dalam rangka sismiop
PERATURAN

Sehubungan dengan pelaksanaan pendataan objek dan subjek PBB dalam rangka pembentukan dan pemeliharaan basis data SISMIOP, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor. KEP-31/PJ.6/1994 tanggal 25 Juni 1994 tentang Pendataan Objek dan Subjek PBB dalam rangka Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data SISMIOP dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor. SE-38/PJ.6/1993 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Identifikasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan, pada waktu melakukan pendataan petugas lapangan harus dibekali dengan konsep peta blok untuk desa yang sudah berpeta dan konsep sket blok untuk desa yang belum berpeta;

  2. Dengan dibekali konsep sket/peta blok tersebut diharapkan sket/peta blok hasil pekerjaan pendataan batas-batasnya sesuai dengan konsep, dan apabila masing-masing blok yang ada bidang miliknya dirangkaikan akan membentuk sket/peta desa/kelurahan;

  3. Untuk daerah/lokasi yang telah dilakukan pendataan dengan pola SISMIOP, yang peta blok/peta desa/kelurahan tidak lengkap atau belum sempurna penggambarannya agar dilengkapi/disempurnakan sesuai dengan petunjuk teknis pendataan yang ada.

  4. Dengan pembuatan peta blok hasil kegiatan pendataan sesuai dengan petunjuk yang ada, akan mendukung pelaksanaan Sistem Informasi Indikasi Geografis (SIIG) yang pada saat ini sedangkan dikembangkan oleh Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan.

Demikian disampaikan agar mendapat perhatian seperlunya.

A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

MACHFUD SIDIK

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 102/PMK.07/2013

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2012…

Peraturan Daerah – 167/KPTS/MU/2006

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya untuk mendorong peran serta pekerja dalam melaksanakan proses…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 46/PJ/2016

Umum Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini