Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.6/2003

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 07/PJ.6/2003

TAGGAL PENERBITAN

21 March 2003

OBJEK

rekening bank persepsi pbb untuk menampung pembayaran pbb melalui atm bca
PERATURAN

Menindaklanjuti dan menegaskan kembali Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-1320/PJ.6/2002 tanggal 21 Desember 2002 hal sebagaimana pokok surat dan dalam rangka persiapan pelaksanaan pembayaran PBB melalui ATM BCA (tidak termasuk BPHTB) untuk objek pajak di seluruh Indonesia yang akan dilaksanakan pada bulan April 2003, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Bagi KPPBB yang sudah menyampaikan data Bank Persepsi PBB yang akan digunakan untuk menampung pembayaran PBB melalui ATM BCA sebagaimana daftar terlampir, agar meneliti seakurat mungkin nama Bank Persepsi PBB (diutamakan Bank Mandiri) beserta alamat dan nomor rekening kas negara q.q. PBB dengan ketentuan satu Bank Persepsi PBB untuk setiap kabupaten/kota.

  2. Bagi KPPBB yang belum menyampaikan data Bank Persepsi PBB yang akan digunakan untuk menampung pembayaran PBB melalui ATM BCA, agar sesegera mungkin melengkapi nama Bank Presepsi PBB (diutamakan Bank Mandiri) beserta alamat dan nomor rekening kas negara q.q. PBB dengan ketentuan satu Bank Persepsi PBB untuk setiap kabupaten/kota.

  3. Untuk kabupaten/kota yang di wilayahnya terdapat 2 KPPBB atau lebih maka masing-masing KPPBB meneliti dan melengkapi nama Bank Presepsi PBB beserta alamat dan nomor rekening kas negara q.q. PBB di willayah kerjanya.

  4. Masing-masing KPPBB agar segera menyampaikan hasil konfirmasi sebagaimana tersebut di atas ke Direktorat PBB dan BPHTB paling lambat tanggal 31 Maret 2003 melalui faksimili nomor (021) 5376176.

  5. Guna menghindari timbulnya kesalahan dalam pelimpahan penerimaan PBB melalui ATM BCA ke Bank Persepsi PBB terkait maka diminta agar data yang Saudara sampaikan seakurat seteliti mungkin.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur PBB dan BPHTB

ttd.

Suharno
NIP. 060035801

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ/2012

Umum Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-49/PJ/2011tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 38/PJ.4/1995

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 248/KMK.04/1995 tanggal 2 Juni 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Pihak-pihak yang melakukan Kerja sama dalam bentuk…