Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.9/1991

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 07/PJ.9/1991

TAGGAL PENERBITAN

27 February 1991

OBJEK

npwp untuk wp badan asing, wp pma, wp bumn di kpp di luar jakarta
PERATURAN

Sebagaimana diketahui, dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-26/PJ.11.3/1991 tanggal 8 Februari 1991 dan Surat Edaran Nomor : SE-32/PJ.11.3/1991 tanggal 20 Februari 1991 telah diatur pelimpahan wewenang pengelolaan WP Badan Asing, WP Orang Asing, WP Penanaman Modal Asing dan WP Badan Usaha Milik Negara yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah DKI Jakarta kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal/tempat kedudukan dan atau tempat usaha Wajib Pajak yang bersangkutan.

Selama ini terhadap WP-WP Badan dimaksud pengelolaannya dilakukan oleh KPP Khusus (KPP PMA, KPP BADORA dan KPP PND) dan diberikan NPWP dengan nomor khusus yaitu 2 digit awal dengan angka 10 (1.0xx.xxx.x-xxx). Untuk memudahkan pengawasan terhadap kegiatan WP-WP Badan Asing, PMA dan BUMN, maka pemberian NPWP dengan nomor khusus tersebut masih dianggap perlu.

Sedangkan terhadap WP Orang Asing diperlakukan sama dengan WP Perseorangan biasa dan tidak perlu diberikan NPWP dengan nomor khusus.
Sehubungan dengan hal itu, kepada KPP-KPP (kecuali KPP PMA, KPP BADORA, KPP PND) akan dikirimkan jatah listing NPWP dengan nomor khusus, yaitu sebagai berikut :

  1. Untuk WP Badan Asing dan PMA : 1.08x.xxx.x-xxx
  2. Untuk WP BUMN : 1.09x.xxx.x-xxx

Tata cara pemberian NPWP tersebut kepada WP yang belum ada memiliki NPWP dan yang telah mengisi serta melengkapi Formulir Pendaftaran WP Badan (KPU.2) adalah sebagaimana halnya pemberian NPWP dengan menggunakan jatah listing sebagaimana yang telah berjalan selama ini.

Apabila jatah yang diberikan sudah habis terpakai, hendaklah segera meminta jatah tambahannya ke Pusat PDIP sesuai dengan tata cara yang berlaku.

Demikianlah agar Saudara maklum.

A.n DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA PUSAT PENGOLAHAN DATA
DAN INFORMASI PERPAJAKAN

ttd

A. ANSHARI RITONGA

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Undang-Undang – 21 TAHUN 1997

Menimbang : bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam perkembangannya telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional…

Keputusan Menteri Keuangan – 81/KMK.01/1989

Menimbang : bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang atas penyerahan kertas koran, surat kabar dan atau majalah yang menggunakan kertas koran, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan…