Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.01/2007

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 08/PJ.01/2007

TAGGAL PENERBITAN

6 January 2007

OBJEK

petunjuk pelaksanaan peraturan nomor 32/pmk.03/2007 dan peraturan menteri keuangan nomor 33/pmk.03/2007
PERATURAN

Sehubungan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.03/2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2007 tentang Pemberlakuan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

  1. Para pegawai pada unit/kantor yang telah menerapkan sistem administrasi modern atau sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 PMK Nomor 33/PMK.03/2007 diberlakukan Kode Etik Pegawai dan wajib menandatangani surat pernyataan bersedia mematuhi Kode Etik Pegawai.
  1. Para Direktur/Kepala Kantor/Kepala Bagian Sekretariat Direktorat Jenderal agar menginstruksikan dan mengkoordinasikan kepada pegawai di unitnya masing-masing mengenai pembuatan dan penandatanganan surat pernyataan Kode Etik Pegawai, serta pengiriman arsipnya kepada pejabat/ke unit terkait.

  2. Surat pernyataan Kode Etik Pegawai dibuat 4 (empat) rangkap, seluruhnya dengan tanda tangan basah, masing-masing untuk:
    1. Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, surat pernyataan dibubuhi meterai pada kolom tanda tangan;
    2. Arsip Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan, surat pernyataan tanpa meterai;
    3. Arsip Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan, surat pernyataan tanpa meterai;
    4. Arsip untuk Pegawai yang bersangkutan, surat pernyataan tanpa meterai.

  3. Arsip surat pernyataan Kode Etik Pegawai agar segera dikirim dan dapat diterima selambatnya pada tanggal 23 April 2007 oleh pejabat/unit terkait.

  4. Salinan PMK Nomor 32/PMK.03/2007 dan PMK Nomor 33/PMK.03/2007 dapat diundur pada portal Direktorat Jenderal Pajak.

Hal-hal khusus atau yang belum diatur dalam Surat Edaran ini, akan diatur lebih lanjut.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

a.n. Direktur Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal,

ttd.

A. Sjarifuddin Alsah
NIP 060044664

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 191/PMK.09/2008

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara di lingkungan Departemen Keuangan, perlu menerapkan manajemen risiko dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 586/PJ./2001

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 460/KMK.03/2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 569/KMK.04/2000 tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 64/PJ/2009

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) huruf b dan huruf c Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia…