Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.01/2008

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 08/PJ.01/2008

TAGGAL PENERBITAN

23 June 2008

OBJEK

penyampaian peraturan nomor 77/pmk.01/2008 tentang bantuan hukum di lingkungan departemen keuangan
PERATURAN

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2008 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Departemen Keuangan, dengan ini disampaikan fotokopi Peraturan Menteri Keuangan dimaksud.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut antara lain sebagai berikut :

  1. Pertimbangan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2008 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Departemen Keuangan adalah untuk menciptakan ketertiban dalam penanganan bantuan hukum di luar pengadilan maupun masalah hukum berupa perkara atau sengketa di muka pengadilan yang menyangkut Departemen Keuangan beserta instansi-instansi dan badan-badan di lingkungan Departemen Keuangan.
  2. Bantuan Hukum diberikan oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan kepada Unit dan/atau Menteri, Mantan Menteri, Pejabat, dan/atau Pegawai aktif maupun yang telah pensiun dilingkungan Departemen Keuangan yang menghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
  3. Permintaan Bantuan Hukum oleh unit di lingkungan Departemen Keuangan kepada Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan dilakukan melalui pimpinan unit Eselon I yang bersangkutan.
  4. Dalam hal Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Unit di lingkungan Departemen Keuangan, harus dikoordinasikan dengan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan.
  5. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum di unit Eselon I dibebankan pada anggaran unit Eselon I yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

A.n. Direktur Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal

ttd.

IGN Mayun Winangun
NIP 060041978

Tembusan :
Direktur Jenderal

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 259/PMK.04/2010

Menimbang : bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan, penyederhanaan ketentuan dan menjamin kepastian hukum kepada para pemangku kepentingan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai jaminan dalam rangka…