Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.24/1996

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 08/PJ.24/1996

TAGGAL PENERBITAN

9 July 1996

OBJEK

ralat lampiran keputusan nomor kep-64/pj.1/1996 tanggal 20 juni 1996 tentang perubahan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-54/pj.24/1994 tentang penambahan dan penyempurnaan formulir surat setoran pajak dan penambahan kode/map & setoran pajak penghasilan final atas jasa perusahaan pelayaran dalam negeri (keputusan nomor 416/kmk.04/1996) dan jasa perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri (keputusan menteri keuangan nomor 417/kmk.04/1996) direktur jenderal pajak
PERATURAN

Sehubungan dengan adanya kesalahan cetak pada Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-64/PJ.1/1996 tanggal 20 Juni 1996 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-54/PJ.24/1994 tentang Penambahan dan Penyempurnaan Formulir Surat Setoran Pajak, maka perlu dilakukan pembetulan/ralat sebagaimana terlampir.

  • Mengingat pengenaan pajak penghasilan final atas Jasa perusahaan pelayaran dalam negeri (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri) dan jasa perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dan/Atau Penerbangan Luar Negeri) belum tertampung, maka ditetapkan Kode/MAP dan Kode Setorannya sebagai berikut :

    JENIS PENGHASILAN

    KODE/MAP

    KODE
    SETORAN

    PENYETOR

    1.Jasa Pelayaran Dalam Negeri

    0 1 1 5

    9 4

    Wajib Pajak sendiri

    2.Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri0 1 1 59 5

    Wajib Pajak sendiri

  • Sehubungan dengan hal di atas perlu ditegaskan bahwa setiap KPP yang terdapat Wajib Pajak yang mempunyai usaha Jasa Pelayaran Dalam Negeri dan Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri wajib menginformasikan tentang tata cara penyetorannya.

  • Wajib Pajak diperkenankan mencetak sendiri SSP dengan langsung mengisi data Wajib Pajak, antara lain : Nama, alamat, NPWP.

  • Pengadaan SSP Final dilakukan oleh KPP masing-masing.

  • Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

    A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK,

    ttd

    KARSONO SURJOWIBOWO

    Butuh Bantuan?

    Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

    BACA JUGA

    Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 52/PJ/2007

    Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ./2006 tanggal 12 September 2006 tentang Penataan Ulang Fungsi Pemeriksaan Pajak dan Surat Edaran Direktur…

    Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.5/1991

    Sehubungan dengan Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak tanggal 29 Maret 1990 Nomor : SE-52a/A/1990 ————————- dan surat Edaran Direktur Jenderal…