Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.31/1991

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 08/PJ.31/1991

TAGGAL PENERBITAN

25 May 1991

OBJEK

penjelasan lebih lanjut butir 2 huruf b se-13/pj.31/1990 tentang perlakuan pajak atas dana jaminan reboisasi
PERATURAN

Sehubungan dengan beberapa pertanyaan tentang perlakuan pajak atas Dana jaminan Reboisasi, khususnya tentang butir 2 huruf b Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-13/PJ.31/1990 tertanggal 7 Maret 1990, dengan ini disampaikan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut :

  1. Pada butir 2 huruf b SE tersebut disebutkan bahwa “dalam hal DJR tersebut tidak/belum dibebankan sebagai biaya pada tahun pajak di mana DJR tersebut disetorkan, maka DJR tersebut dapat dibebankan sebagai biaya pada tahun diperolehnya kepastian bahwa DJR tersebut tidak akan diterima kembali.”

    Yang dimaksud adalah bahwa Wajib Pajak yang semula tidak/belum membebankan DJR tersebut sebagai biaya, dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1989 :

    1. dapat membebankan jumlah DJR yang telah dibayarkan/disetorkannya sebagai biaya dalam tahun pajak dibayarkannya/disetorkannya DJR tersebut, atau
    2. dapat membebankan seluruh pembayaran/penyetoran DJR yang telah dilakukannya sekaligus pada tahun pajak 1989.
  2. Dalam hal pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam butir 1 mengakibatkan dilakukannya pembetulan SPT oleh Wajib Pajak, maka ketentuan tentang pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tetap berlaku.

Demikian untuk dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

MAR’IE MUHAMMAD

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai – P 12 /BC/2008

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanan dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.04/2008 tentang…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.43/1991

Dalam rangka memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak Pemotong PPh Pasal 26 dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Pada prinsipnya penggunaan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 46/PJ.3/1988

Sebagaimana Saudara ketahui bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1988, Kantor Perbendaharaan Negara, Bendaharawan dan Badan-badan tertentu lainnya seperti PERTAMINA, Kontraktor Kontrak…