Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.31/1992

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 08/PJ.31/1992

TAGGAL PENERBITAN

9 March 1992

OBJEK

pengenaan PPh atas deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito dan sbi
PERATURAN

Sehubungan dengan perihal tersebut pada pokok Surat Edaran ini, dengan ini kami harapkan lagi perhatian Saudara sebagai berikut :

  1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1991 pengenaan Pajak Penghasilan terhadap bunga deposito berjangka untuk perseorangan adalah dipotong oleh Bank sebesar 15% dan final.
    Bukti pemotongan terhadap pengenaan pajak tersebut menggunakan bentuk formulir KP.PPh. 3.55 yaitu : BUKTI PEMOTONGAN PPh (FINAL), dibuat hanya dua lembar masing-masing untuk Wajib Pajak dan untuk bank yang bersangkutan.

  2. Bagi deposan yang berbentuk badan, pemotongan PPh sebesar 15% tidak bersifat final, dan bukti pemotongan menggunakan bentuk formulir KP.PPh. 3.53 yaitu : BUKTI PEMOTONGAN PPh Pasal 23 (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1991), dibuat rangkap 3 (tiga) satu lembar bukti pemotongan harus dilaporkan oleh bank pemotong kepada KPP yang bersangkutan.

  3. Bagi deposan yang berkedudukan/berdomisili di luar negeri, pemotongan PPh sebesar 20% bersifat final, bukti pemotongan menggunakan bentuk formulir KP.PPh. 3.54 yaitu : BUKTI PEMOTONGAN PPh Pasal 26 (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1991), dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan satu lembar bukti pemotongan harus dilaporkan oleh Bank pemotong kepada KPP yang bersangkutan.

  4. Penegasan ini perlu kami sampaikan untuk kesekian kalinya karena disana sini masih terjadi kesalahan baik oleh aparat DJP maupun oleh bank pemotong.

  5. Apabila dari pihak bank-bank bermaksud menyelenggarakan penyuluhan mengenai hal ini, para Kepala KPP harap memberikan tanggapan yang positif dan menyelenggarakan penyuluhan secepatnya.

Demikian agar diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

Drs. MAR’IE MUHAMMAD

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 40/KMK.01/2000

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 700/KMK.05/1985 sebagaimana telah…

Peraturan Daerah – 203 TAHUN 2015

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2011, telah diatur mengenai prosedur pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; bahwa untuk menyelaraskan…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 134/PJ./1998

Menimbang : bahwa dalam rangka mengamankan penerimaan negara sehubungan dengan adanya krisis ekonomi, dipandang perlu untuk segera melakukan upaya peningkatan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak…