Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.31/1992

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 08/PJ.31/1992

TAGGAL PENERBITAN

9 March 1992

OBJEK

pengenaan PPh atas deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito dan sbi
PERATURAN

Sehubungan dengan perihal tersebut pada pokok Surat Edaran ini, dengan ini kami harapkan lagi perhatian Saudara sebagai berikut :

  1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1991 pengenaan Pajak Penghasilan terhadap bunga deposito berjangka untuk perseorangan adalah dipotong oleh Bank sebesar 15% dan final.
    Bukti pemotongan terhadap pengenaan pajak tersebut menggunakan bentuk formulir KP.PPh. 3.55 yaitu : BUKTI PEMOTONGAN PPh (FINAL), dibuat hanya dua lembar masing-masing untuk Wajib Pajak dan untuk bank yang bersangkutan.

  2. Bagi deposan yang berbentuk badan, pemotongan PPh sebesar 15% tidak bersifat final, dan bukti pemotongan menggunakan bentuk formulir KP.PPh. 3.53 yaitu : BUKTI PEMOTONGAN PPh Pasal 23 (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1991), dibuat rangkap 3 (tiga) satu lembar bukti pemotongan harus dilaporkan oleh bank pemotong kepada KPP yang bersangkutan.

  3. Bagi deposan yang berkedudukan/berdomisili di luar negeri, pemotongan PPh sebesar 20% bersifat final, bukti pemotongan menggunakan bentuk formulir KP.PPh. 3.54 yaitu : BUKTI PEMOTONGAN PPh Pasal 26 (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1991), dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan satu lembar bukti pemotongan harus dilaporkan oleh Bank pemotong kepada KPP yang bersangkutan.

  4. Penegasan ini perlu kami sampaikan untuk kesekian kalinya karena disana sini masih terjadi kesalahan baik oleh aparat DJP maupun oleh bank pemotong.

  5. Apabila dari pihak bank-bank bermaksud menyelenggarakan penyuluhan mengenai hal ini, para Kepala KPP harap memberikan tanggapan yang positif dan menyelenggarakan penyuluhan secepatnya.

Demikian agar diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

Drs. MAR’IE MUHAMMAD

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.6/1994

Sehubungan dengan perihal sebagaimana pokok Surat Edaran di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Sebagaimana diketahui Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan saat ini belum…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.7/2003

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan penegasan dan adanya kekurangtepatan penerapan kebijakan pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.7/2003 tanggal 1 April…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.6/2004

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, Direktorat PBB dan BPHTB telah mengembangkan aplikasi Call Center. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai…