Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.31/2003

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 08/PJ.31/2003

TAGGAL PENERBITAN

28 April 2003

OBJEK

ralat surat edaran nomor se-30/pj.41/2000 tentang pengecualian dari kewajiban pembayaran pajak penghasilan yang bertolak ke luar negeri dalam kawasan kerjasama ekonomi sub regional asean direktur jenderal pajak
PERATURAN

Sehubungan dengan adanya kekeliruan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ.41/2000 tanggal 26 September 2000 tentang Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang Bertolak ke Luar Negeri dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional ASEAN, dengan ini dilakukan ralat sebagai berikut:

Butir 3 huruf c angka 3), tertulis:

“3)

Orang Pribadi yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan pada saat bertolak ke luar negeri adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di seluruh wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara dan Papua berdasarkan bukti Surat kependudukan dan paspor termasuk Warga Negara Brunei Darussalam, dan Philipina pemegang KIM-S/KITAS yang bertempat tinggal di seluruh wilayah tersebut.”

Seharusnya:

3)

Orang Pribadi yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan pada saat bertolak ke luar negeri adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di seluruh wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara dan Papua berdasarkan bukti surat kependudukan dan paspor termasuk Warga Negara Brunei Darussalam, Malaysia dan Philipina pemegang KIM-S/KITAS yang bertempat tinggal di seluruh wilayah tersebut.

Dengan ralat ini, maka kekeliruan tersebut telah dibetulkan.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 38/PJ.42/1999

Dalam rangka penggalian potensi penerimaan pajak khususnya dari transaksi pengalihan saham badan-badan usaha yang tidak dilakukan di Bursa yang dapat menghasilkan keuntungan modal (capital gain),…

Peraturan Menteri Keuangan – 14/PMK.011/2008

Menimbang : bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat, perlu melanjutkan kebijakan stabilisasi harga minyak goreng; bahwa dalam rangkamelaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dianggarkan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 14/PJ.24/1996

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 507/KMK.04/1996 tanggal 13 Agustus 1996 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan khususnya Pasal 4 ayat (1) jo Pasal…