Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.3/1986

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 08/PJ.3/1986

TAGGAL PENERBITAN

6 February 1986

OBJEK

pelunasan bea meterai dengan menggunakan cara lain (seri bm-5)
PERATURAN

Dengan ini diberitahukan bahwa oleh Direktorat Pajak Tidak Langsung Direktorat Jenderal Pajak sudah diterima beberapa permohonan dari Pengusaha (terutama dari Perbankan) untuk dapat diberi izin melunaskan bea meterai atas dokumen dengan menggunakan cara lain sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
Tentunya pada Kantor-kantor Inspeksi Pajak telah pula diterima permohonan yang sama.

  • Sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, pelunasan Bea Meterai dengan cara lain, termasuk cara pelunasan dengan menggunakan mesin teraan meterai dan percetakan lunas pada Cek, kwitansi atau dokumen lain ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Pada saat ini pengaturan dan petunjuk pelaksanaan tersebut diatas sedang dalam penyelesaian. Diharapkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut dapat dikeluarkan dalam waktu yang tidak lama.

  • Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk tetap menerima permohonan yang masuk, namun kepada pemohon agar diberikan penjelasan-penjelasan, bahwa izin penggunaan mesin teraan meterai akan segera diberikan sesudah dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan tersebut diatas.

  • Demikianlah untuk Saudara maklum.

    DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

    ttd

    Drs. SALAMUN AT

    Butuh Bantuan?

    Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

    BACA JUGA

    Peraturan Menteri Keuangan – 53/PMK.011/2007

    Menimbang : bahwa dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Perdagangan Barang antara ASEAN-China(Agreement on Trade in Goods) pada tanggal 30 November 2004 serta diterbitkannya KeputusanPresiden Nomor 48…

    Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 82/PJ/2010

    Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2010 tentang Prosedur Penerbitan Kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan/atau…