Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.41/1996

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 08/PJ.41/1996

TAGGAL PENERBITAN

30 January 1996

OBJEK

petunjuk pengisian spt tahunan PPh orang pribadi tahun 1995 bagi wajib pajak yang mempunyai atau memperoleh penghasilan lain disamping penghasilan sehubungan dengan pekerjaan (seri pph umum no. 25)
PERATURAN

Sehubungan dengan pertanyaan tentang cara pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 1995 oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilan utamanya berasal dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan juga memperoleh penghasilan lain, perlu diberikan petunjuk sebagai berikut :

  1. Bagi Orang Pribadi yang penghasilan utamanya berasal dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan memperoleh penghasilan lain bukan dari usaha atau pekerjaan bebas seperti bunga, sewa, dividen dan sejenisnya, maka penghasilan lain tersebut hendaklah dilaporkan dalam formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 1995 sebagai berikut :
    – Formulir 1770-II : digunakan untuk melaporkan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
    – Formulir 1770-IB : digunakan untuk melaporkan penghasilan lain
    (Bagian B) lain tersebut

  2. Apabila penghasilan lain-lain tersebut dikenakan PPh yang bersifat final dan/atau tidak termasuk objek pajak, dilaporkan dalam Formulir 1770-III, bukan dalam Formulir 1770-IB Bagian B tersebut di atas.
    Agar Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyebarluaskan petunjuk ini khususnya kepada Wajib Pajak yang penghasilan utamanya berasal dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan memperoleh penghasilan lain-lain.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

FUAD BAWAZIER

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.6/2002

Mengingat KPPBB baru hasil reorganisasi Ditjen Pajak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 sampai dengan saat ini belum memiliki…

Peraturan Menteri Keuangan – 106/PMK.01/2006

Menimbang : bahwa jasa penilai mempunyai peranan sangat penting dalam meningkatkan efisiensi perekonomian nasional dan perlindungan kepentingan umum; bahwa terhadap Usaha Jasa Penilai diperlukan pengaturan,…

Peraturan Menteri Keuangan – 114/PMK.011/2011

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan meningkatkan daya saing industri pembuatan kemasan plastik, plastik lembaran, biaxially oriented…