Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.531/1999

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 09/PJ.531/1999

TAGGAL PENERBITAN

25 May 1999

OBJEK

batasan rumah murah yang PPN-nya ditanggung oleh pemerintah (penyempurnaan se-20/pj.51/1997)
PERATURAN

Sebagaimana diketahui bahwa krisis ekonomi telah mengakibatkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tidak berjalan lancar dan mendorong terjadinya penjualan rumah (RS/RSS) secara tunai atau melalui cicilan bertahap yang disediakan oleh pengembang. Untuk mengurangi beban konsumen yang merupakan masyarakat golongan kecil/menengah, maka dirasa perlu untuk mempertimbangkan kembali pengenaan PPN atas penyerahan rumah murah secara tunai. Berdasarkan hal itu, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :

  1. Rumah type BTN/KPR 70 ke bawah yang penyerahannya melalui penjualan secara tunai atau melalui cicilan bertahap yang disediakan oleh pengembang, dapat digolongkan ke dalam rumah murah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1986 tanggal 9 Mei 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 204 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998.
  2. Atas penyerahan rumah murah sebagaimana disebut pada butir 1 di atas, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang ditanggung oleh Pemerintah.
  3. Semua ketentuan mengenai batasan rumah murah yang tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ.51/1997 tanggal 18 Agustus 1997, selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Edaran ini dinyatakan masih berlaku. Untuk mempermudah penggunaan Surat Edaran ini, dianjurkan agar pengarsipan Surat Edaran ini disatukan dengan Surat Edaran Nomor SE-20/PJ.51/1997 tanggal 18 Agustus 1997.

Demikian untuk mendapat perhatian guna disebarluaskan pada wilayah kerja Saudara masing-masing.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

A. ANSHARI RITONGA

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Pengumuman – PENG-372/PJ.43/1991

Berhubung sampai saat ini kami mengetahui bahwa pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) atas honorarium/imbalan lainnya belum dilaksanakan sebagaimana mestinya,…

Keputusan Menteri Keuangan – 584/KMK.05/1996

Menimbang : bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dipandang perlu untuk menetapkan tata cara pembulatan jumlah bea masuk, denda administrasi, bunga,…

Keputusan Menteri Keuangan – 566/KMK.01/1986

Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk/Pajak Penghasilan atas pemasukan barang/penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam…