Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.6/1992

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 09/PJ.6/1992

TAGGAL PENERBITAN

14 February 1992

OBJEK

produksi data keluaran penetapan pbb tahun 1992 untuk daerah tk.ii sistep
PERATURAN

Sehubungan dengan dimulainya proses produksi data keluaran penetapan PBB tahun 1992, maka untuk Daerah Tk.II SISTEP pelaksanaannya diatur sebagai berikut:

  1. Sebagaimana yang telah ditentukan proses produksi data keluaran penetapan PBB untuk Daerah Tk.II SISTEP dilaksanakan dengan sarana komputer.

  2. Mengingat kapasitas peralatan komputer pada KP. PBB, proses produksi data keluaran penetapan PBB pada masing-masing KP.PBB ditetapkan sebanyak + 100.000 obyek pajak, atau sesuai dengan kemampuannya, bisa kurang, bisa lebih.

  3. Bagi KP.PBB yang memiliki jumlah obyek pajak untuk SISTEP lebih dari kemampuan sendiri, beban pekerjaan produksi data keluaran penetapan PBB tahun 1992 dibagi dengan KPDR, BAPEKSTA-Keuangan, Pusat Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan, atau pihak swasta.

  4. Pembagian beban produksi diatas dirinci sebagaimana daftar terlampir.

  5. Mengingat proses produksi tersebut harus segera dimulai, kepada para KP.PBB diminta segera menyiapkan data baik yang akan diproduksi sendiri maupun yang akan diproduksi oleh pihak lain.

  6. Untuk data-data yang akan diproduksi oleh pihak lain, agar segera Saudara siapkan copy floppy disknya yang sudah siap cetak dan dikirim (bisa pakai kurir) kepada nama dan alamat sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

Drs. KARSONO SURJOWIBOWO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 65/PJ/2009

Untuk lebih meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, terutama bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum menyampaikan SPT Tahunannya, dengan ini diinstruksikan agar…

Peraturan Menteri Keuangan – 133/PMK.010/2005

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2005, telah ditetapkan Program Harmonisasi Tarif Bea masuk 2005-2010 Tahap Kedua; bahwa untuk melaksanakan program harmonisasi tarif…

Keputusan Menteri Keuangan – 143/KM.5/2000

Membaca : Surat PT Campri Indonesia Nomor 024/PD/CI/I/00 tanggal 31 Januari 2000, perihal Permohonan Pemindahtanganan Barang Modal; Memperhatikan : Surat Keputusan Direksi PT Persero Kawasan…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini