Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 104/PJ.BT.5/1984

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 104/PJ.BT.5/1984

TAGGAL PENERBITAN

1 December 1984

OBJEK

penyelesaian npwp bagi wajib pajak yang pindah (seri npwp-29)
PERATURAN

Sehubungan dengan permasalahan yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan pemberian NPWP bagi para wajib pajak yang telah pindah tempat tinggal/kedudukan dari wilayah kerja suatu Inspeksi Pajak sebelum berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-108/PJ.PT5/1984 tanggal 8 Oktober 1984, bersama ini perlu diberikan petunjuk-petunjuk dalam menjumpai masalah-masalah berikut ini :

  1. WAJIB PAJAK SUDAH MELAPOR BAIK KEPADA INSPEKSI PAJAK LAMA MAUPUN INSPEKSI PAJAK BARU, maka :
    I.1. Inspeksi Pajak lama supaya menghapuskan NPWP wajib pajak tersebut dari master file lokal, sepanjang telah menerima pemberitahuan dari Inspeksi Pajak baru bahwa yang bersangkutan telah terdaftar (mendapat NPWP);
    I.2. Inspeksi Pajak baru telah memberikan NPWP yang :
    I.2.1. BERLAINAN dengan NPWP yang diberikan oleh Inspeksi Pajak Lama, maka dapat terus digunakan oleh wajib pajak yang bersangkutan;
    I.2.2. SAMA dengan NPWP (8 digit pertama) yang diberikan oleh Inspeksi Pajak Lama, maka tidak ada permasalahan lagi;
    KPU 20 yang lama agar diminta dari wajib pajak dan dibuat tidak berlaku lagi.

  2. WAJIB PAJAK TIDAK MELAPOR BAIK KEPADA INSPEKSI PAJAK LAMA MAUPUN INSPEKSI PAJAK BARU, maka wajib pajak tetap akan terdaftar pada Inspeksi Pajak Lama dan sementara tidak dihapuskan dari master file lokal, sampai ada kepastian mengenai status/eksistensinya dari data/laporan;

  3. WAJIB PAJAK SUDAH MELAPOR PADA INSPEKSI PAJAK LAMA, TETAPI BELUM MELAPOR KEPADA INSPEKSI PAJAK BARU, maka wajib pajak tersebut akan tetap terdaftar dalam master file Inspeksi Pajak lama sampai saat diterimanya pemberitahuan dari Inspeksi Pajak baru, bahwa yang bersangkutan sudah terdaftar (mendapat NPWP).

Demikian agar dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PEMBINA TEKNIS BIDANG PEMBINAAN
TATALAKSANA UMUM PERPAJAKAN,

ttd

Drs. TAHER MATONDANG

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 314/KMK.01/2003

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.04/2003 tentang Pembebasan Dan/Atau Pengembalian Bea Masuk Dan/Atau Cukai Serta Pajak Pertambahan Nilai Dan…

Peraturan Menteri Keuangan – 61/PMK.010/2006

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana angkutan umum serta mendorong industri perakitan di dalam negeri, dipandang perlu memberikan fasilitas keringanan Bea Masuk atas…

Peraturan Menteri Keuangan – 136/PMK.04/2007

Menimbang: bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan dan pengamanan penyediaan dan desain pita cukai hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol asal impor, dipandang perlu mengatur…
All articles loaded
No more articles to load