Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 106/PJ/2009

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 106/PJ/2009

TAGGAL PENERBITAN

4 November 2009

OBJEK

penyampaian peraturan nomor per-53/pj/2009 tentang bentuk formulir surat pemberitahuan masa pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2), surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 15, pasal 22, pasal 23 dan/atau pasal 26 serta bukti pemotongan/pemungutannya direktur jenderal pajak
PERATURAN

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya yang diubah/disempurnakan yaitu:
    1. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Final Pasal 4 Ayat (2);
    2. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2);
    3. Daftar Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, Jasa Giro;
    4. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Hadiah Undian;
    5. Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, Jasa Giro;
    6. Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham yang Diperdagangkan di Bursa Efek;
    7. Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;
    8. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
    9. Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Bunga dan/atau Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara (SBN);
    10. Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi;
    11. Bukti Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa;
    12. Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
  2. Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15 serta Bukti Pemotongan yang diubah/disempurnakan yaitu:
    1. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 15;
    2. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 15;
    3. Bukti Pemotongan PPh atas Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Final);
    4. Bukti Pemotongan PPh atas Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri (Final);
    5. Bukti Pemotongan PPh atas Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri.
  3. Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 serta Bukti Pemungutannya yang diubah/disempurnakan yaitu:
    1. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22;
    2. Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22;
    3. Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Oleh Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu).
  4. Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongannya yang diubah/disempurnakan yaitu:
    1. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26;
    2. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26;
    3. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23;
    4. Bukti Pemotongan PPh Pasal 26.
  5. Formulir sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 mulai berlaku pada penyampaian SPT Masa Pajak November 2009.
  6. Dalam hal Wajib Pajak melakukan penyampaian atau pembetulan SPT Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), SPT Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 untuk Masa Pajak sebelum November 2009, maka Wajib Pajak harus melakukan penyampaian atau pembetulan tersebut dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009.
  7. Pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 oleh Wajib Pajak yang kegiatan usahanya berbasis syariah menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009.
  8. Aplikasi Surat Pemberitahuan elektronik (e-SPT) Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), e-SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 dapat diunduh pada portal Direktorat Jenderal Pajak (http://portaldjp.go.id atau http://pajak.go.id) pada awal November 2009.
  9. Para Kepala Kantor Wilayah diminta untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009, serta semua Kepala Kantor agar melakukan sosialisasi kepada para Wajib Pajak di lingkungan wilayah kerja masing-masing.
  10. Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 dilakukan oleh :
    1. Kantor Pelayanan Pajak yang disesuaikan dengan kebutuhan; atau
    2. Wajib Pajak dengan mencetak sendiri.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Nopember 2009
Direktur Jenderal,

ttd.

Mochamad Tjiptardjo
NIP 060044911

Tembusan:

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
  3. Kantor Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 29/PJ/2008

Sehubungan dengan pelaksanaan Sistem Administrasi Modern perpajakan dan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja…

Peraturan Daerah – 561/Kep. 1020/2006

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, perlu diupayakan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penetapan Upah Minimum Kabupaten…
All articles loaded
No more articles to load