Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ/2008

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 10/PJ/2008

TAGGAL PENERBITAN

28 February 2008

OBJEK

penyampaian peraturan nomor 167/pmk.03/2007 tentangpenunjukan tempat dan tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan
PERATURAN

Bersama ini disampaikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan penjelasan sebagai berikut :

  1. Pokok-pokok perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 meliputi :
    1. penyesuaian terminologi Bank Operasional V (BO V) menjadi Bank Operasional lll (BO lll);
    2. Penambahan ketentuan tentang tata cara pembayaran PBB secara elektronik dan pelimpahan kewenangan penunjukan Tempat Pembayaran Elektronik;
    3. penambahan ketentuan tentang pelimpahan kewenangan penunjukan Tempat Pembayaran PBB kepada Kepala KPP Pratama;
    4. penyesuaian ketentuan tentang pelimpahan kewenangan penunjukan Bank/Pos Persepsi dan BO lll dari semula kepada Direktur Jenderal Anggaran menjadi kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan;
    5. penyesuaian ketentuan tentang tata cara pembayaran objek pajak kehutanan;
    6. penyesuaian tentang tata cara pembayaran PBB sektor Pertambangan Migas dari semula dilakukan di Bank/Kantor Pos dan Giro Operasional V menjadi dilakukan di Bank/Pos Persepsi yang merangkap sebagai BO lll.
  2. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan menyelaraskan dengan perkembangan yang ada.
  3. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 249/KMK.04/1993 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  4. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tersebut, diminta agar Saudara melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada instansi lain yang terkait.

Demikian untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Februari 2008
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

Tembusan :

  1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
  2. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
  3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
  4. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 24/PJ.43/2001

Sehubungan dengan semakin meningkatnya perkembangan bisnis otomotif di Indonesia, dirasakan perlu untuk menegaskan hal-hal sebagai berikut: Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-32/PJ/1995 tanggal 20…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 07/PJ/2015

Menimbang: bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu untuk menetapkan…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini