Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ/2014

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 10/PJ/2014

TAGGAL PENERBITAN

25 February 2014

OBJEK

kewenangan akses data perpajakan direktorat jenderal pajak , a.
PERATURAN

Umum

Dalam rangka pengelolaan keamanan informasi dan pengendalian akses terhadap data dan informasimilik Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu aset informasi yang harus dilindungi, maka perludiatur pengelolaan kewenangan akses data perpajakan yang dapat digunakan dalam rangkapelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenang jabatan dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
Penggunaan, pemanfaatan, dan pemberian data merupakan tanggung jawab para pengguna yangberwenang dan berperan serta memastikan keabsahan hak akses terhadap data dan informasidi Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta mencegah terjadinya penyalahgunaan data.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Penetapan surat edaran ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pengelolaan kewenanganakses data dalam rangka pemanfaatan data untuk pengamanan penerimaan pajak dapatberjalan secara optimal dengan memperhatikan keamanan data, informasi, dan aplikasi sertahak dan kewajiban penggunanya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
2. Tujuan
Penetapan surat edaran ini bertujuan untuk memberikan petunjuk mengenai pengaturan danpemberian hak akses data kepada pengguna di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
C. Ruang Lingkup

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mengatur prosedur dan ketentuan lainnya yang digunakandalam mengelola kewenangan akses data untuk para pengguna di seluruh unit kerja Direktorat JenderalPajak, meliputi:

  1. Matriks Hak Akses Data;
  2. Tata Cara Permintaan Akses Data dan/atau Perluasan Hak Akses Data;
  3. Formulir Permintaan Data dan/atau Perluasan Hak Akses Data;
  4. Formulir Analisis Permintaan Data dan/atau Perluasan Hak Akses Data;
  5. Surat Jawaban Permintaan dan/atau Perluasan Hak Akses Data; dan
  6. Surat Konfirmasi Status Penerimaan Data.
D. Dasar

  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 206/KMK.01/2009 tentang Kebijakan PengelolaanTeknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Departemen Keuangan;
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 512/KMK.01/2009 tentang Kebijakan dan StandarPenggunaan Akun dan Kata Sandi, Surat Elektronik dan Internet di Lingkungan DepartemenKeuangan;
  3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2010 tentang Kebijakan Tata KelolaTeknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak;
  4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2010 tentang Kebijakan PengelolaanKeamanan Informasi Direktorat Jenderal Pajak.
E. Materi

1. Pada Surat Edaran ini, yang dimaksud dengan:

  1. Aplikasi adalah suatu sistem berbasis komputer yang ditujukan bagi pengguna ataubagi sistem yang lain untuk melakukan suatu fungsi tertentu.
  2. Basis Data adalah kumpulan data atau informasi yang dihimpun dari semua sumberdata baik internal maupun eksternal baik dalam struktur standar maupun dalam bentukalat keterangan yang berbentuk elektronik dan dikelola melalui sistem informasimanajemen terpadu sehingga memudahkan untuk dianalisis dalam rangkaekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan.
  3. Data adalah keterangan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengankegiatan ekonomi baik yang tertuang dalam tulisan, media elektronik, maupun medialainnya. Dalam hal ini adalah data perpajakan yang terdapat pada basis data dansistem informasi yang khusus digunakan untuk keperluan analisis di DirektoratJenderal Pajak atau yang disebut dengan On-Line Analytical Processing (OLAP).
  4. Data Perpajakan lokal adalah data perpajakan yang terdapat pada satu wilayah kerjasuatu Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
  5. Data Perpajakan Regional adalah data perpajakan yang terdapat pada satu wilayahkerja suatu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP).
  6. Data Perpajakan Nasional adalah seluruh data perpajakan yang terdapat di Direktorat Jenderal Pajak.
  7. On-Line Analytical Processing (OLAP) adalah basis data yang digunakan untuk keperluananalisis;
  8. On-Line Transaction Processing (OLTP) adalah sistem aplikasi yang menghasilkan basisdata dari suatu kegiatan yang bersifat transaksional atau operasional dari suatu prosesbisnis;
  9. Otorisasi adalah proses pengecekan wewenang untuk menentukan hak akses yangdiperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.
  10. Permintaan data adalah permintaan terhadap data yang dibutuhkan sesuai denganketentuan yang diatur di dalam Surat Edaran ini.
  11. Permintaan perluasan hak akses data adalah permintaan untuk mendapatkan tingkatanhak akses data yang diperlukan untuk mengakses data sesuai dengan ketentuan yangdiatur di dalam Surat Edaran ini.
  12. Pengguna adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memanfaatkan fasilitasteknologi informasi khususnya basis data perpajakan dan jaringan komunikasi dataatau sistem komunikasi elektronik lainnya milik DJP.
2. Kewenangan Akses Data

a. Akses ke data secara langsung maupun tidak langsung oleh pengguna dilakukanberdasarkan kebutuhan dan hak akses datanya, sehingga akses data yang dilakukandapat diotorisasi sesuai dengan hak akses yang telah diberikan.
b. Otorisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas bertujuan agar hanya penggunayang berwenang yang dapat mengakses data dan history data tersebut. Setiap aksesdata, baik yang dilakukan langsung melalui aplikasi atau sistem informasi ataupundengan prosedur permintaan data melalui Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan(TIP) harus dicatat baik dalam bentuk log atau bentuk lainnya sehingga dapat dilakukanpengawasan.
c. Kewenangan akses terhadap data pada aplikasi yang bersifat transaksional atau On-lineTransaction Processing (OLTP) ditentukan berdasarkan proses bisnis dan/atau StandardOperating Procedure (SOP) dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yangberlaku.
d. Pengaturan kewenangan akses terhadap data On-line Analytical Processing (OLAP)perpajakan diatur dalam Matriks Hak Akses Data sebagaimana tercantum dalamLampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
e. Kewenangan akses terhadap data diberikan dengan prinsip minimum atau seperlunyayaitu cukup untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam menjalankan tugasnya,dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) tugas dan fungsi;
2) wewenang jabatan; dan
3. wilayah kerja;
f. Pemberian fasilitas akses data untuk pihak lain selain pegawai Direktorat Jenderal Pajak(DJP) atau pihak ketiga yang melakukan pekerjaan di DJP dan menggunakan layananmilik DJP diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-159/PJ./2010tentang Pedoman Akses Pihak Ketiga serta aturan perubahannya.
g. Pemberian kewenangan akses terhadap data dengan kriteria tertentu yang belum diaturdalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dapat diberikan oleh Direktur TIP.
3. Permintaan Data dan Permintaan Perluasan Hak Akses Data

a. Permintaan data diberikan sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi pegawaiberdasarkan prinsip minimum/seperlunya yaitu cukup untuk memenuhi kebutuhanpengguna dalam menjalankan tugasnya;
b. Tata cara permintaan data dan/atau perluasan hak akses data sebagaimana tercantumdalam Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
c. Dalam hal diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas, pengguna yang yangkewenangan aksesnya terbatas, dapat mengajukan permintaan data atau permintaanperluasan hak akses data kepada Direktur TIP dengan mengisi formulir permintaandengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Edaran ini.
d. Permintaan data dan/atau perluasan hak akses data harus disertai dengan dokumenpendukung yang menjadi alasan atau latar belakang kebutuhan data tersebut sertabukti penugasan seperti surat tugas atau surat pembentukan tim.
e. Setiap permintaan data dan/atau perluasan hak akses data oleh pengguna harusdilakukan dengan persetujuan pimpinan unit kerja, yaitu:

1) Sekretaris Direktorat Jenderal atau Direktur untuk permintaan yang berasaldari unit eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJP;
2) Kepala Kanwil untuk permintaan yang berasal dari unit Kanwil DJP;
3) Kepala KPP untuk permintaan yang berasal dari unit KPP dan KP2KP; dan
4) Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk permintaan yang berasal dari unit PusatPengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, Kantor Pengolahan Data danDokumen Perpajakan, Kantor Pengolahan Data Eksternal, atau Kantor LayananInformasi dan Pengaduan DJP.
f. Permintaan data dan/atau perluasan hak akses data, harus dilakukan analisis olehDirektorat TIP untuk disetujui atau tidak dapat disetujui permintaannya yang dituangkandalam Formulir Permintaan Data Dan/Atau Perluasan Hak Akses Data denganmenggunakan formulir dengan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak ini.
g. Berdasarkan Formulir Permintaan Data Dan/Atau Perluasan Hak Akses Data, DirekturTIP memberikan jawaban kepada pimpinan unit kerja yang mengajukan permintaandata/dan atau perluasan hak akses data dengan menggunakan surat jawaban yangbersifat rahasia sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran V SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak ini.
h. Persetujuan atau penolakan atas permintaan data, diberikan dalam jangka waktuselambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permintaan diterima. Sedangkanpersetujuan atas permintaan perluasan hak akses data, dalam hal tidak diperlukan pendapat dari Direktorat atau pihak lain, diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permintaan diterima.
i. Pimpinan unit kerja yang menyampaikan permintaan data kepada Direktur TIP, harusmenyampaikan konfirmasi status penerimaan data kepada Direktur TIP setelahmenerima data yang diminta, konfirmasi dapat menggunakan contoh format suratsebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Surat Edaran ini.
4. Pemberian data atau pemberian perluasan hak akses data kepada pengguna melalui aplikasi,harus mempertimbangkan ketersediaan data dan aplikasi.
5. Pengiriman data ke unit kerja harus dilakukan dengan menerapkan prinsip keamanan informasisebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-57/PJ/2011 tentangPedoman Pengelolaan Aset Informasi.
6. Setiap pengguna wajib mematuhi ketentuan terkait kode etik dan kerahasiaan jabatan sertaketentuan dalam Kebijakan Pengelolaan Keamanan Informasi Direktorat Jenderal Pajak dalammenggunakan, memanfaatkan, dan memberikan data dan/atau informasi yang berasal daribasis data perpajakan, aplikasi, dan/atau sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.
7. Monitoring dan Evaluasi Kewenangan Akses Data

  1. Setiap permintaan data dan perluasan hak akses harus dicatat oleh DirektoratTeknologi Informasi Perpajakan untuk kepentingan evaluasi.
  2. Hasil evaluasi dapat dibahas dan dianalisis oleh Tim Keamanan Informasi DJP danditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.
8. Lain-lain

  1. Pimpinan Unit Kerja dalam memberikan penugasan kepada para pegawai di unitkerjanya, harus memperhatikan hak akses data yang dimiliki pegawai guna menjaminkelancaran tugas.
  2. Segala pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pengguna dan kewenangan aksesdalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini akan ditindaklanjuti dengan pengenaan hukumandisiplin sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.
  3. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor SE-78/PJ/2010 tentang Kewenangan Akses Aplikasi dan/atau Data sertaPengamanan Jaringan Komunikasi Data Direktorat Jenderal Pajak dinyatakan tidakberlaku.
  4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2014
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 60/KMK.05/2000

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT Yeong Shin Indonesia Nomor : 06/EXIM/YSI/IX/1999, diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT Yeong Shin Indonesia telah memenuhi…

Keputusan Menteri Keuangan – 513/KMK.01/2004

Menimbang : bahwa dengan adanya reorganisasi di lingkungan Departemen Keuangan yang mengakibatkan perubahan nomenklatur beberapa jabatan Eselon I dan II, yang pejabatnya menjadi anggota Komite…

Pengumuman – PENG 01/PJ.09/2016

Sehubungan dengan berbagai upaya penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Ditjen Pajak tidak…