Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.43/1993

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 10/PJ.43/1993

TAGGAL PENERBITAN

28 June 1993

OBJEK

penelitian kelengkapan pengisian lampiran iv spt tahunan PPh pasal 21 (formulir 1721-c)
PERATURAN

Sebagaimana diketahui mulai Tahun 1992 SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditambah dengan satu lampiran baru yaitu Lampiran IV (Formulir 1721-C).

Maksud diadakannya lampiran IV tersebut adalah sebagai alat untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan baik yang dilakukan oleh pemotong PPh Pasal 21 maupun oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

Melalui sistem komputerisasi terhadap lampiran IV (Formulir 1721-C) tersebut akan dapat diketahui jumlah penghasilan seorang pengurus/Komisaris, tenaga ahli/persekutuan tenaga ahli pada beberapa pemotong pajak.

Dari pengecekan yang dilakukan terhadap pengisian Formulir 1721-C di beberapa Kantor Pelayanan Pajak ternyata bahwa pengisian Formulir tersebut belum dilakukan sebagaimana mestinya oleh pemotong pajak
misalnya :

Alamat pengurus/Komisaris diisi dengan alamat pemberi kerja;
NPWP pengurus/Dewan Komisaris tidak diisi (khususnya pengurus/anggota Dewan Komisaris perusahaan besar selain memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang bersangkutan kemungkinan juga memperoleh penghasilan lain seperti dividen dan lain-lain sehingga wajib mempunyai NPWP Wajib Pajak PPh Perseorangan).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas diminta Saudara untuk meneliti kelengkapan pengisian Formulir 1721-C yang disampaikan oleh pemotong PPh Pasal 21.

Bagi pemotong PPh Pasal 21 yang belum mengisi Formulir 1721-C secara lengkap supaya diminta untuk melengkapinya dengan mengirimkan surat permintaan kelengkapan (KT.TIPA.1) kepada pemotong PPh Pasal 21 yang bersangkutan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

FUAD BAWAZIER

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Daerah – 766/XI/Tahun 2005

Menimbang : bahwa peningkatan kebutuhan pekerja/buruh sebagai bagian dari upaya memajukan disiplin dan produktivitas kerja, sangat penting artinya untuk mendorong peran serta pekerja/buruh dalam melaksanakan…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 213/PJ./2001

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000 tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan…

Peraturan Daerah – 54 TAHUN 2011

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi danTata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah, serta Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini